Jelang Muktamar ke X, PPP Kota Bekasi Dorong Sistem AHWA saat Pemilihan Ketum

- Jurnalis

Sabtu, 20 September 2025 - 17:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Kerja Pengurus DPC PPP Kota Bekasi, bertempat di kantor Sekretariat DPC PPP Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Sabtu (20/09/2025)

Rapat Kerja Pengurus DPC PPP Kota Bekasi, bertempat di kantor Sekretariat DPC PPP Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Sabtu (20/09/2025)

Bekasi – Menjelang Muktamar ke X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan digelar di Jakarta pada 27–28 September 2025, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Bekasi menyerukan agar mekanisme pemilihan Ketua Umum menggunakan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).

Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin, menilai sistem AHWA merupakan solusi terbaik untuk menjaga keutuhan dan soliditas partai di tengah dinamika politik internal.

“Apa yang kami suarakan ini adalah ikhtiar untuk mengingatkan seluruh bakal calon Ketua Umum PPP dan tim suksesnya agar mempertimbangkan sistem AHWA sebagai dasar membangun silaturahmi dan menjaga keutuhan PPP,” ujar Sholihin usai Rapat Kerja DPC PPP Kota Bekasi, Sabtu (20/09/2025).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Apa Itu Sistem AHWA?

Secara harfiah, kata dia, Ahlul Halli Wal Aqdi berarti “orang yang berwenang melepaskan dan mengikat”. Dalam tradisi politik Islam, AHWA adalah lembaga atau kelompok tokoh yang memiliki kewenangan untuk memutuskan berbagai hal penting atas nama umat, termasuk mengangkat pemimpin (khalifah).

Dalam konteks Nahdlatul Ulama (NU), sistem ini digunakan untuk memilih pengurus tertinggi melalui musyawarah mufakat, bukan pemungutan suara langsung.

Menurut Gus Shol sapaan karibnya, penerapan sistem ini di PPP akan menghasilkan pemimpin yang amanah, berkomitmen membesarkan partai, dan bermanfaat bagi rakyat.

Alasan PPP Kota Bekasi Dukung AHWA

Menurut Gus Shol, jika pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan sistem konvensional satu orang satu suara, ada risiko lahirnya pemimpin yang pragmatis, berorientasi pada kepentingan pribadi, dan berpotensi memicu konflik internal.

“Sebaliknya, sistem AHWA akan menghasilkan Ketua Umum PPP yang lahir dari proses musyawarah tokoh-tokoh partai, sehingga lebih amanah dan visioner,” tegasnya.

Ia menambahkan, sistem AHWA juga sejalan dengan tradisi NU yang memiliki pengaruh kuat di tubuh PPP.

Rekomendasi ini akan disampaikan DPC PPP Kota Bekasi kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat untuk dibawa ke forum Muktamar.

Konteks Muktamar ke X PPP

Muktamar ke X PPP menjadi momentum penting bagi partai berlambang Ka’bah ini untuk menentukan arah kepemimpinan periode 2025–2030.

Selain isu sistem pemilihan, dinamika internal juga diwarnai perdebatan mengenai syarat calon ketua umum, termasuk wacana pembukaan peluang bagi tokoh eksternal.

Sejumlah DPW dan DPC PPP di berbagai daerah telah menyatakan dukungan kepada calon tertentu, sementara sebagian lainnya mendorong perubahan mekanisme pemilihan demi menjaga persatuan partai.

Potensi Dampak Penerapan AHWA

Penerapan sistem AHWA di ajang Muktamar ke X PPP berpotensi:

  • Mengurangi polarisasi dan gesekan antar kubu.
  • Memperkuat legitimasi Ketua Umum terpilih.
  • Menjaga tradisi musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas partai berbasis Islam.
  • Memastikan keterwakilan tokoh senior dan ulama dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Namun, tantangan yang mungkin muncul adalah resistensi dari pihak yang lebih menginginkan sistem demokrasi langsung, serta perlunya perubahan aturan partai untuk mengakomodasi mekanisme ini.

Sebagai informasi, DPP PPP telah menjadwalkan Muktamar ke X untuk memilih ketua umum baru pada 27–29 September 2025 di Ancol, Jakarta.

Pengamat politik menilai Muktamar akan menjadi ajang penting untuk menentukan arah partai menjelang Pemilu 2029. Pertarungan internal ini tidak hanya soal figur ketua umum, tetapi juga strategi mengembalikan elektabilitas PPP yang merosot dalam beberapa tahun terakhir.

Selain H. Agus Suparmanto, yang merupakan calon ketum yang didorong oleh gerakan Pro Perubahan yang digawangi Romahurmuziy bersama sejumlah Pengurus Harian DPP, Pimpinan Majelis DPP, Badan Otonom PPP, serta Pimpinan DPW, sejumlah nama lain disebut-sebut akan maju di ajang Muktamar ke X sebagai calon ketua umum, antara lain:

  • Husnan Bay Fanani, mantan Wakil Sekjen PPP 2011–2015
  • Gus Idror Maimoen, putra ulama kharismatik Mbah Maimoen Zubair sekaligus tokoh senior PPP
  • Muhammad Mardiono, Plt Ketua Umum PPP saat ini

Ikuti terus perkembangan Muktamar ke X PPP dan wacana penerapan sistem AHWA hanya di rakyatbekasi.com, untuk mendapatkan analisis politik terkini dan terpercaya.

Visited 206 times, 2 visit(s) today

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPP PDI Perjuangan Pecat Nyumarno, KPU Kabupaten Bekasi Tunggu Surat DPRD
Instruksi Tajam PDI Perjuangan: Coret Anggaran Kunker DPRD Kota Bekasi!
Tebar Ribuan Paket Daging Kurban, Gerindra Kota Bekasi Potong Enam Sapi
Ketua PSI Kota Bekasi Digoyang Mosi Tidak Percaya 8 DPC
Temui Jokowi, Manuver Politik Yenny Kristianti Perkuat PSI Kota Bekasi
Terdepak dari Takhta PPP, Gus Shol Loncat Pagar ke PKB?
Sah Pimpin PDI Perjuangan Kota Bekasi, Tri Adhianto Diberi PR Berat
Nawal Husni Pimpin PPP Kota Bekasi, Politisi PKB Yakin Partai Ka’bah Tambah Kursi di 2029
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 14:53 WIB

DPP PDI Perjuangan Pecat Nyumarno, KPU Kabupaten Bekasi Tunggu Surat DPRD

Rabu, 3 Juni 2026 - 16:40 WIB

Instruksi Tajam PDI Perjuangan: Coret Anggaran Kunker DPRD Kota Bekasi!

Minggu, 31 Mei 2026 - 10:25 WIB

Tebar Ribuan Paket Daging Kurban, Gerindra Kota Bekasi Potong Enam Sapi

Selasa, 26 Mei 2026 - 15:47 WIB

Ketua PSI Kota Bekasi Digoyang Mosi Tidak Percaya 8 DPC

Rabu, 20 Mei 2026 - 18:47 WIB

Temui Jokowi, Manuver Politik Yenny Kristianti Perkuat PSI Kota Bekasi

Berita Terbaru

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, dan jajaran pejabat terkait memamerkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berpredikat WTP usai prosesi penyerahan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (09/06/2026).

Parlementaria

Pemkot Bekasi Sabet WTP BPK Jabar, Bukti APBD Makin Sehat!

Selasa, 9 Jun 2026 - 16:42 WIB

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal kepada wartawan usai dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (08/06/2026). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Nasional

Masuk Istana, Said Iqbal Jamin Hak Demo Buruh Tak Dikebiri

Selasa, 9 Jun 2026 - 14:00 WIB

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x