Pengangkatan delapan ribu Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Kota Bekasi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai dipolitisasi untuk mengkapitalisasi Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi serta mengaburkan persoalan amblasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tahun 2024.
Hal ini disampaikan oleh Ricky Tambunan, pengamat Kebijakan Publik dan Politik dari Yayasan Marhaen Sejahtera Indonesia (Yamsi).
“Ucapan selamat kepada Pj Wali Kota Bekasi sah-sah saja, karena memang ada peran Pj Wali Kota Bekasi dalam pengangkatan TKK menjadi PPPK. Namun, bukan hanya Pj Wali Kota Bekasi saja yang berjasa dalam hal ini,” ujar Ricky.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ricky, selain aturan yang mengharuskan alih status TKK menjadi PPPK, ada juga peran lembaga politik DPRD Kota Bekasi.
“Cuma sayang, kenapa delapan ribu TKK harus dipolitisasi, apalagi dipasang di videotron dan panggung baliho. Bukan mengecilkan TKK Kota Bekasi, saat ini saja mereka keberatan dengan besarnya biaya MCU dan tes narkoba yang difokuskan hanya dilayani oleh RSUD Kota Bekasi,” papar Ricky.
Adanya videotron dan pemasangan baliho yang mengucapkan terima kasih kepada Pj Wali Kota Bekasi, menurut Ricky, adalah upaya dari lingkaran Pj Wali Kota Bekasi yang berusaha menjadi penumpang gelap untuk mengaburkan persoalan pemerintahan Kota Bekasi selama dipimpin Pj Wali Kota Bekasi.
“Harusnya Pj Wali Kota dapat menjawab kenapa PAD jeblok, sementara proses mutasi dan rotasi tidak mampu meningkatkan kinerja. Selain itu, desain proyek-proyek pemerintah juga terlalu banyak cawe-cawe yang disinyalir dilakukan oleh lingkaran Pj Wali Kota,” jelas Ricky.
Ricky menegaskan agar ada upaya pengusutan terhadap politisasi PPPK.
“Pasti ini ada yang membiayai, dan ini upaya sistematis yang dilakukan oleh orang-orang dekat Pj Wali Kota Bekasi. Jangan dipolitisasi PPPK, ingat Pj Wali Kota hanya pejabat administratif, bukan pejabat politik,” tandas Ricky.
Selain itu, Ricky menegaskan bahwa jika Pj Wali Kota Bekasi benar-benar ingin memudahkan urusan delapan ribu TKK yang akan menjalani tes narkoba dan MCU, tidak perlu semuanya dikelola oleh RSUD.
“Biar mudah, seluruh RSUD tipe D maupun Puskesmas, berikan saja kewenangan untuk melayani MCU dan tes narkoba, bukannya dikumpulkan di stadion. Lucu banget ini,” tegasnya.
Dengan adanya politisasi ini, diharapkan pihak terkait dapat lebih transparan dan fokus pada persoalan yang lebih mendesak, seperti peningkatan PAD dan kinerja pemerintahan Kota Bekasi.
