Sambungan Nikmatnya Jadi Siswa “KETM”, Panitia PPDB Online dan Orang Tua Siswa Terancam Penjara

- Jurnalis

Jumat, 17 Juni 2022 - 12:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Praktisi dan Pemerhati Pendidikan Lamhot S. Capah, SH

Praktisi dan Pemerhati Pendidikan Lamhot S. Capah, SH

Oleh: Lamhot S. Capah, SH

Selanjutnya pihak Kepolisian harus periksa panitia PPDB Online yang diduga turut serta dalam pemalsuan dokumen, seperti yang tertera dalam Pasal 55 dan 263 KUHP.

Kepolisian jangan hanya terfokus kepada orang tua peserta didik terkait pemalsuan, pihak panita pun perlu diperiksa patut diduga turut serta maupun bersengkongkol.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mengingat hal tersebut secara gamblang dijelaskan di dalam Peraturan Gubernur tentang PPDB Online, bahwa panitia wajib yang memverifikasi dan turun ke lapangan memastikan peserta didik betul-betul berasal dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM).

Panitia Tidak Melakukan Verifikasi Secara Aktual, Banyaknya Pengguna KETM Tidak Sesuai Data Faktual

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 21 tahun tentang perubahan peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 29 tahun 2021 tentang petunjuk teknis PPDB SMA, SMK dan SLB, pada pasal 16 ayat (1);

  1. Menyebutkan syarat bagi siswa peserta yang Berasal dari Keluarga ekonomi Tidak Mampu (KETM) dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu program penanggulangan Kemiskinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi, atau terdaftar pada data terpadu Kesehjahteraan sosial (DTKS) pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan.
  2. Kartu Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Program Keluarga harapan (PKH), Kartu Beras Sejahtera (KBS) dan Kartu Sembako Murah (KSM).
  3. Dalam hal peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat membuktikan kepemilikan kartu program penggulangan kemiskinan, peserta didik dapat membuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan, untuk ditindaklanjuti dengan Visitasi dari panitia PPDB Satuan Pendidikan Tujuan.
  4. Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat dari pernyataan orangtua/wali peserta yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi.
  5. Dalam hal terdapat dugaan Pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sekolah bersama pemerintah daerah provinsi wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berita Terkait

Massa Aksi Desak Gani Muhamad Mundur, Pj Wali Kota Bekasi: Boleh Demonstrasi Tapi Jangan Anarkis
Gus Shol Imbau Pj Wali Kota Bekasi Segerakan Rotasi dan Mutasi Pejabat Eselon II
Pegawai TKK se-Kota Bekasi Serentak Pasang Status dan DP Profil Whatsapp Pj Gani
Pj Wali Kota Bekasi Blak-blakan Segera Gelar Rotasi Mutasi Pejabat Eselon II
Terima Perwakilan Pendemo, DPRD Kota Bekasi Buka Opsi Gulirkan Hak Interpelasi Terhadap Pj Gani
Tuntut Copot Jabatan Pj Gani, Ratusan Massa Aksi Merangsek Gedung DPRD Kota Bekasi
Disdagperin Sidak Bangunan Komersil di Pasar Jatiasih, 51 Kios Ilegal Tak Jadi Dibongkar
Warga Serbu Dinas Sosial Kota Bekasi urus Suket DTKS buat Daftar PPDB 2024
Berita ini 198 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 00:04 WIB

Massa Aksi Desak Gani Muhamad Mundur, Pj Wali Kota Bekasi: Boleh Demonstrasi Tapi Jangan Anarkis

Kamis, 23 Mei 2024 - 21:46 WIB

Gus Shol Imbau Pj Wali Kota Bekasi Segerakan Rotasi dan Mutasi Pejabat Eselon II

Kamis, 23 Mei 2024 - 14:40 WIB

Pegawai TKK se-Kota Bekasi Serentak Pasang Status dan DP Profil Whatsapp Pj Gani

Rabu, 22 Mei 2024 - 16:17 WIB

Terima Perwakilan Pendemo, DPRD Kota Bekasi Buka Opsi Gulirkan Hak Interpelasi Terhadap Pj Gani

Rabu, 22 Mei 2024 - 15:31 WIB

Tuntut Copot Jabatan Pj Gani, Ratusan Massa Aksi Merangsek Gedung DPRD Kota Bekasi

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:46 WIB

Disdagperin Sidak Bangunan Komersil di Pasar Jatiasih, 51 Kios Ilegal Tak Jadi Dibongkar

Rabu, 22 Mei 2024 - 09:13 WIB

Warga Serbu Dinas Sosial Kota Bekasi urus Suket DTKS buat Daftar PPDB 2024

Selasa, 21 Mei 2024 - 15:54 WIB

Tri Adhianto Didaulat Jadi Penasehat Laskar Merah Putih Kota Bekasi

Berita Terbaru