Sebelum Kena OTT KPK, Ade Yasin Terbitkan SE Larangan ASN Terima Gratifikasi

- Jurnalis

Rabu, 27 April 2022 - 15:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Bogor Ade munawaroh Yasin sempat menerbitkan SE ASN tidak menerima gratifikasi sebelum ditangkap penyidik KPK.

Bupati Bogor Ade munawaroh Yasin sempat menerbitkan SE ASN tidak menerima gratifikasi sebelum ditangkap penyidik KPK.

Bupati Bogor Ade Yasin sempat menerbitkan Surat Edaran (SE) larangan ASN menerima gratifikasi, sebelum ditangkap penyidik KPK, Selasa (26/04/2022) malam.

SE Bupati Bogor dengan nomor 700/547-Inspektorat, melarang ASN, pimpinan dan karyawan BUMD melakukan permintaan, pemberian, serta penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya.

SE tersebut juga menekankan ASN untuk tidak memanfaatkan pandemi COVID-19 dan hari raya keagamaan untuk melakukan perbuatan korupsi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana,” ucap Ade yg juga Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat ketika mengumumkan SE tersebut.

Baca Juga:  Disentil Mahfud Tidak Responsif Pantau Kasus Brigadir J, Pengamat: DPR Tersandera Konflik Kepentingan

Menariknya SE tersebut disusun mengikuti Pasal 12B dan Pasal 12C UU Tipikor.

Kedua pasal itu mengatur soal gratifikasi dan suap yang kini berpotensi dikenakan kepada Ade.

Sebelumnya diberitakan, KPK RI menangkap Ade Yasin bersama sejumlah pihak terkait perkara suap.

Informasi yang berkembang, diduga perkara tersebut berkaitan dengan audit rutin Pemkab Bogor.

Dalam Operasi Tangkap Tangan tersebut, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan bahwa selain Ade, auditor dari BPK Jabar dan pihak rekanan turut ditangkap KPK. Dari hasil penangkapan penyidik menyita sejumlah uang.

“KPK mengamankan beberapa pihak dari Pemda Bogor, pemeriksa BPK dan rekanan serta sejumlah uang serta barang bukti lainnya,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Baca Juga:  Keputusan Politik Suharso di Pilpres 2024 Tentukan Nasib PPP ke Depannya

Sementara itu Plt Jubir KPK Ali Fikri menerangkan bahwa mereka yang ditangkap sedang menjalani pemeriksaan di KPK dengan status terperiksa.

“Mereka yang diamankan masih dalam pemeriksaan dan ada waktu 1×24 jam untuk mengumumkan status hukum para terperiksa,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri. (*)

Berita Terkait

Elon Musk Pidato Sepuluh Menit, Presiden Jokowi Buka KTT World Water Forum Pagi Ini
355 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sejak 2010, ICW: Akibat Ongkos Politik Mahal
HET Beras Naik Jadi Rp12.500 perKg, Apa Benar Petani Untung?
Prabowo Ingin Bentuk ‘Presidential Club’ Tanpa Megawati?
Presiden KSPSI Andi Gani Jadi Stafsus Kapolri di Tengah Perayaan MayDay 2024
Modus Favorit Pembobol Rekening Bank, BSSN: Phishing via WhatsApp
Serius Berantas Judi Online, Pemerintah Bentuk Satgas Lintas Kementerian
Penjudi Online di Indonesia Capai 2,7 Juta Orang, Pemerintah Siapkan Satgas Khusus
Berita ini 343 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 08:48 WIB

Elon Musk Pidato Sepuluh Menit, Presiden Jokowi Buka KTT World Water Forum Pagi Ini

Selasa, 7 Mei 2024 - 22:29 WIB

355 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sejak 2010, ICW: Akibat Ongkos Politik Mahal

Minggu, 5 Mei 2024 - 13:57 WIB

HET Beras Naik Jadi Rp12.500 perKg, Apa Benar Petani Untung?

Jumat, 3 Mei 2024 - 21:20 WIB

Prabowo Ingin Bentuk ‘Presidential Club’ Tanpa Megawati?

Rabu, 1 Mei 2024 - 15:56 WIB

Presiden KSPSI Andi Gani Jadi Stafsus Kapolri di Tengah Perayaan MayDay 2024

Senin, 29 April 2024 - 10:35 WIB

Modus Favorit Pembobol Rekening Bank, BSSN: Phishing via WhatsApp

Kamis, 25 April 2024 - 12:16 WIB

Serius Berantas Judi Online, Pemerintah Bentuk Satgas Lintas Kementerian

Minggu, 21 April 2024 - 14:40 WIB

Penjudi Online di Indonesia Capai 2,7 Juta Orang, Pemerintah Siapkan Satgas Khusus

Berita Terbaru