Tak Ingin Molor Lagi, DBMSDA Kota Bekasi Geber Proyek Infrastruktur 2026 Mulai Januari

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) bergerak cepat dalam menyusun strategi pembangunan daerah. DBMSDA Kota Bekasi menargetkan penyerapan anggaran untuk realisasi pembangunan fisik proyek infrastruktur Bekasi 2026 sudah dapat dimulai pada bulan Januari mendatang.

​Langkah percepatan ini diambil guna memastikan pemerataan pembangunan dan memaksimalkan waktu pengerjaan agar hasil infrastruktur dapat dinikmati masyarakat tepat waktu.

​Target Realisasi dan Kesiapan Anggaran

​Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Idi Sutanto, menjelaskan bahwa kesiapan pagu anggaran untuk pelaksanaan pembangunan fisik pada Tahun Anggaran 2026 diperkirakan tidak akan jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Stabilitas anggaran ini menjadi modal penting dalam perencanaan pembangunan kota.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​”Alokasi anggaran DBMSDA pada 2026 diproyeksikan berada di kisaran Rp400 miliar. Anggaran tersebut tersebar untuk berbagai kebutuhan infrastruktur, dan kami menargetkan pelaksanaan pekerjaannya dimulai sejak Januari,” ujar Idi dalam keterangannya kepada awak media, baru-baru ini.

​Belajar dari Keterlambatan Tahun Sebelumnya

​Idi menegaskan bahwa proses pengadaan kegiatan fisik (lelang dan tender) akan langsung digeber pada awal tahun. Strategi “start awal” ini merupakan bentuk evaluasi dan antisipasi dari kendala yang terjadi pada tahun berjalan saat ini.

​Pihaknya mengakui bahwa pada tahun 2025 sempat terjadi keterlambatan dalam eksekusi proyek, yang berdampak pada waktu penyelesaian.

​”Mulai pengadaannya kita Januari. Kita antisipasi, karena di 2025 kemarin kita agak terlambat. Langkah ini diambil supaya di tahun 2026 hal tersebut tidak terulang kembali dan penyerapan anggaran lebih maksimal,” jelasnya.

​Strategi Pendanaan Alternatif dan Peran BUMD

​Meski memiliki target ambisius, Idi tidak menampik bahwa kemampuan fiskal daerah masih terbatas jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bekasi sepenuhnya.

​Oleh karena itu, DBMSDA dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif pendanaan guna mendukung percepatan proyek infrastruktur Bekasi 2026.

​“Memang kemampuan anggaran kita terbatas, makanya kita cari sumber pendanaan lain. Salah satu opsi yang tengah dioptimalkan adalah melalui kerja sama investasi dan penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam penyediaan infrastruktur,” sambung Idi.

​Fokus Pengembangan Kawasan Kalimalang

​Sebagai bukti konkret dari skema pendanaan alternatif tersebut, Idi mencontohkan pengembangan proyek strategis di kawasan Kalimalang. Proyek ini tidak hanya mengandalkan APBD, melainkan didorong melalui skema investasi yang melibatkan pihak ketiga.

​”Seperti yang diproyeksikan pada Wisata Air Kalimalang, kita lakukan dengan skema investasi. Melalui optimalisasi peranan BUMD, kita dorong penyediaan infrastruktur publik yang berkualitas tanpa membebani APBD secara berlebihan,” tuturnya.

​Dengan strategi percepatan lelang di awal tahun dan diversifikasi sumber pendanaan, DBMSDA Kota Bekasi optimistis pembangunan infrastruktur di tahun 2026 akan berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan memberikan dampak positif bagi mobilitas serta perekonomian warga Kota Bekasi.