Tentang ‘Walk Out’nya Gus Shol di Rapat Paripurna Karena Tak Ada Anggaran untuk Pesantren

KOTA BEKASI – Pelaksanaan Rapat Paripurna KUA PPAS yang diselenggarakan di DPRD Kota Bekasi, Senin (22/08/2022), diwarnai dengan aksi walk out salah seorang anggota DPRD Kota Bekasi asal PPP, Sholihin dan H.Bambang Supriyadi.

Sholihin yang juga anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Bekasi ini mengatakan bahwa, aksi walk out tersebut dilakukannya sebagai bentuk protes terhadap Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang dianggapnya tidak mendukung keberadaan pesantren di Kota Bekasi.

Hal tersebut terbukti dengan tidak disediakannya anggaran untuk pesantren.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya sangat kecewa karena Plt Wali Kota Bekasi tidak menganggarkan melalui APBD anggaran untuk pesantren,” kata Sholihin seusai walk out dari Ruang Paripurna.

Gus Shol sapaan akrabnya menjelaskan bahwa keberadaan pesantren memiliki peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Untuk itulah, keberadaannya tidak bisa dilepaskan dalam sejarah bangsa.

“Pesantren memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, jadi tidak bisa dilupakan begitu saja,” ujarnya dengan nada kesal.

Sementara itu terpisah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi Ahmad Faisyal Hermawan membantah saat Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto disebut tidak mendukung keberadaan pesantren di Kota Bekasi.

Menurut Bang Faisyal sapaan akrabnya, tudingan tersebut salah dan sangat tidak berdasar.

Karena Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, kata dia, sangat mendukung pesantren dengan memerintahkan pasukannya yakni; Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi untuk mengawal habis terkait terbitnya Perda Pesantren.

“Terkait realisasi anggaran, seharusnya dibunyikan dong di saat rapat Banggar, berjibaku dong di rapat banggar, jangan malah bunyi di situ (rapat paripurna_red). Tadi kan beliau tidak menjelaskan secara spesifik yang dimaksud dari anggaran untuk pesantren itu apa? anggaran hibah? Selama berbadan hukum, pesantren bisa menerima dana hibah,” terang Bang Faisyal yang juga anggota Banggar DPRD Kota Bekasi ini.

Lebih lanjut Bang Faisyal menegaskan bahwa terkait pembahasan anggaran itu sudah selesai di rapat Banggar, sedangkan pengesahannya di rapat paripurna.

“Mayoritas (fraksi) kan sudah setuju, bahkan fraksi Golkar Persatuan pun setuju, kok dia walk out sendirian?,” katanya.

Kendati demikian, Bang Faisyal menghargai apa yang disuarakan Gus Shol di saat rapat paripurna tadi.

“Apapun itu adalah haknya beliau (Gus Shol) sebagai anggota DPRD yang memiliki hak bicara dan hak berpendapat. Dan kita tidak bisa melarang hak-haknya tersebut,” pungkasnya. (mar)