Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, meminta agar seluruh pihak menerima penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2025 yang baru saja ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin.
Keputusan ini tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
“Alhamdulillah kalau saat ini penetapan UMK ini kan ditetapkan secara nasional. Jadi Alhamdulillah tidak ada gejolak, semua sudah bisa menerima,” ujar Raden Gani Muhamad saat ditemui RakyatBekasi.com di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Kamis (18/12/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui putusan tersebut, Kota Bekasi menjadi kota dengan upah tertinggi di Jawa Barat, mencapai Rp 5.690.752,95. Kabupaten Karawang menyusul dengan UMK sebesar Rp 5.599.593,21, sedangkan Kabupaten Bekasi berada di posisi ketiga dengan UMK sebesar Rp 5.558.515,10.
Raden Gani Muhamad menyebutkan bahwa apapun yang telah menjadi putusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, merupakan kebijakan yang bersifat inkrah.
Meskipun ada keberatan dari segelintir pihak atas kenaikan Upah Minimum tersebut, ia berharap semua pihak bisa memahami dan menerima keputusan ini.
“Mudahan-mudahan bisa dipahami oleh semua pihak, karena ini putusan bulat yang dari atas untuk kita laksanakan di bawah,” pungkasnya.
Keputusan kenaikan UMK ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja di Kota Bekasi dan daerah lainnya di Jawa Barat. Kenaikan upah ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pekerja, serta memberikan dorongan bagi perekonomian daerah.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
