Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Bekasi membenarkan beredarnya surat perencanaan anggaran pergantian tahun baru yang dilakukan oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) Bekasi Selatan.
Surat tersebut diterima oleh Redaksi RakyatBekasi.com dan tertera rincian anggaran yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan acara, seperti pembuatan proposal, amplop, sewa tenda, sewa kursi, dekorasi, hingga biaya untuk live dangdut.
Total anggaran yang diajukan untuk acara malam tahun baru tersebut mencapai Rp 44 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua MPC PP Kota Bekasi, Ariyes Budiman, membenarkan surat tersebut yang dilakukan oleh Ketua PAC Bekasi Selatan dengan inisial ED.
ED berniat hendak membuat suatu acara, meski statusnya sebagai Ketua PAC masih baru dan akan dilantik pada Sabtu (28/12/2024).
“Jadi memang Ketua PAC (ED) ini mau mengadakan acara. Karena dia tidak begitu paham, dia pikir kita minta sumbangan. Artinya tidak memaksa, dia pikir boleh,” ucap Ariyes saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com melalui sambungan telepon, Jumat (27/12/2024).
Ariyes menyebut bahwa pihaknya tidak mengetahui kapan surat itu beredar luas di masyarakat. Ia baru mengetahui adanya surat tersebut pada Kamis (26/12/2024) malam.
“Kecolongan, iya (karena surat itu beredar). Jangankan hari-hari biasa, Lebaran saja tidak boleh menyebar proposal, apalagi untuk itu. Intinya saya melarang keras, apa yang sudah dibuat oleh anak itu (PAC Bekasi Selatan) saya minta suruh tarik dan tidak disebar lagi,” ujarnya.
Ia menyatakan bahwa atas dasar itu, ED sudah dilakukan pembinaan di sisi internal organisasi agar tidak melakukan hal serupa.
“Dan saya sudah melakukan pembinaan, saya tegur langsung tadi malam. Karena masih banyak belajar, saya melarang keras adanya surat-surat seperti itu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Untung Riswanji menambahkan bahwa pihaknya belum menerima laporan apapun perihal dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh ormas tersebut.
“Tidak ada laporan dari masyarakat ataupun warga ataupun pengusaha,” terangnya saat dihubungi secara terpisah.
Ia juga menyarankan kepada masyarakat agar mengabaikan surat itu bilamana dimintai sejumlah anggaran oleh pihak ormas.
“Ya kalau memang itu (ada), abaikan dan laporkan kepada pihak kepolisian,” ulasnya.
Dengan adanya kejadian ini, diharapkan tidak ada lagi oknum yang menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan pribadi. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika menemukan tindakan serupa.
