Wali Kota Bekasi Targetkan Bus Trans Patriot Kembali Beroperasi Sebelum 17 Agustus 2025

Harapan masyarakat Kota Bekasi untuk kembali menikmati layanan bus Trans Patriot akan segera terwujud.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menargetkan moda transportasi publik andalan ini untuk kembali beroperasi sebelum perayaan HUT RI ke-80 pada 17 Agustus 2025 mendatang.

Bus Trans Patriot telah berhenti total melayani penumpang sejak 1 April 2024, atau lebih dari satu tahun lalu, akibat kendala teknis terkait pembiayaan operasional yang tak kunjung usai.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penegasan target ini disampaikan langsung oleh Tri Adhianto selepas Apel Pagi di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin (11/08/2025).

Ia menyatakan bahwa anggaran untuk pengoperasian kembali bus tersebut telah tersedia dan mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait untuk segera bertindak.

“Anggarannya sudah ada. Saya sudah minta penugasan, dan tadi saya ingatkan lagi agar BUMD segera mengeksekusi. Pendampingan dari dinas pengampu, dalam hal ini Dinas Perhubungan, juga sangat perlu,” ujar Tri Adhianto.

Momentum Kemerdekaan untuk Transportasi Publik

Tri Adhianto berharap pengoperasian kembali Trans Patriot dapat menjadi momentum simbolis kemerdekaan Kota Bekasi dalam menyediakan layanan angkutan publik yang prima bagi warganya.

“Target saya, sebelum tanggal 17 Agustus bus ini harus jalan. Harus ada momentum bahwa kita ini merdeka, dan Kota Bekasi juga merdeka terkait dengan angkutannya,” katanya dengan optimis.

Layanan yang akan diaktifkan kembali adalah Koridor 1 dengan rute Terminal Induk Bekasi menuju Harapan Indah (PP), melengkapi layanan Biskita Transbekasi Patriot yang sudah ada di rute lain.

Mengurai Benang Kusut: Kenapa Trans Patriot Berhenti?

Untuk memahami mengapa target ini menjadi berita besar, perlu menilik kembali akar masalah yang menyebabkan 15 unit bus hibah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini “mangkrak”.

Berhentinya operasional pada April 2024 dipicu oleh sengketa administrasi antara pengelola dan pemerintah daerah.

Versi Manajemen Trans Patriot (PT Mitra Patriot) Pada saat itu, Kepala Divisi Transpatriot, Sindula Gunawangsa, mengungkapkan bahwa operasional terpaksa dihentikan karena mereka belum menerima pembayaran biaya operasional selama tiga bulan. Akibatnya, pihak manajemen tidak lagi mampu membayar hak-hak karyawan.

“Kami baru menerima informasi kekurangan administrasi setelah kami beroperasi tiga bulan tanpa pembayaran. Tentu kami sangat menyayangkan,” jelas Sindula pada April 2024.

Ia juga menyebut ironis karena beberapa kelengkapan administrasi yang diminta justru sumbernya berada di lingkungan Pemkot Bekasi sendiri.

Versi Dinas Perhubungan (Dishub) Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, saat itu menyatakan bahwa penghentian pembayaran subsidi disebabkan oleh kelengkapan administrasi dari pihak Trans Patriot yang belum terpenuhi. Dishub, menurutnya, berperan sebagai verifikator sebelum dana subsidi bisa dicairkan.

“Posisi kami adalah verifikator pemberian subsidi. Setelah mereka melengkapi kekurangan administrasi dan kami verifikasi, kami akan memberikan (dana operasionalnya),” terang Zeno kala itu.

Anggaran Subsidi Rp 7 Miliar per Tahun

Berdasarkan data di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui sirup.lkpp.go.id, Pemerintah Kota Bekasi telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk layanan ini.

Dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 35933880, paket “Belanja Subsidi Kepada BUMD” yang dikelola oleh Dinas Perhubungan memiliki pagu anggaran mencapai Rp 7 miliar untuk tahun anggaran 2024, yang bersumber dari APBD.

Kini, dengan adanya instruksi langsung dari Wali Kota dan konfirmasi ketersediaan anggaran, publik menantikan apakah kebuntuan administrasi yang telah berlangsung lebih dari setahun ini dapat segera diatasi demi kembalinya layanan Trans Patriot di jalanan Kota Bekasi.