Warga Margahayu Keluhkan Lambatnya Penanganan Longsor Hutan Bambu di Bekasi Timur

​Poin Utama:

• ​Lokasi Terdampak: Wisata Hutan Bambu, RW 26, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.
• ​Penyebab: Longsor akibat pengosongan air Kali Bekasi dan faktor alam.
• ​Status Penanganan: Disparbud Kota Bekasi telah meninjau pada 12 Februari 2026, namun belum ada realisasi perbaikan hingga 18 Februari 2026.
• ​Respons Kepala Daerah: Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengaku belum menerima laporan komprehensif dan menyoroti aturan bangunan di garis badan sungai.

​Ketua RW 26 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Sanem, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk segera melakukan rekonsiliasi dan perbaikan fasilitas di objek wisata Hutan Bambu yang rusak akibat longsor.

Meski Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) telah melakukan peninjauan pekan lalu, warga menilai penanganan berjalan lambat tanpa tindak lanjut yang jelas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Bagaimana Kondisi Terkini Hutan Bambu Bekasi Pasca Longsor?

​Pasca insiden longsor yang disebabkan oleh pengosongan debit air Kali Bekasi, kondisi destinasi wisata Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) pertama di Kota Bekasi ini masih memprihatinkan.

Sanem menyayangkan lambannya respons pemerintah daerah, padahal lokasi ini berada di jantung kota dan menjadi ikon wisata air.

​”Jadi setelah Disparbud ke lokasi itu, saya nggak ada ngarahin, tolong pak RW ajukan aja untuk berita acaranya, makanya saya belum tau untuk kelanjutan itu,” kata Sanem kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Margahayu, Rabu (18/02/2026).

​Menurut Sanem, kunjungan pihak dinas terkait pada Kamis (12/02/2026) lalu hanya sebatas pendataan kerusakan fasilitas tanpa adanya langkah konkret perbaikan hingga saat ini.

Ia menekankan bahwa meskipun kerusakan dipicu oleh faktor alam (musibah), kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk pemulihan.

​Apa Respons Disparbud Kota Bekasi Terkait Kerusakan Wisata?

​Pihak Disparbud melalui Kepala Bidang Kepariwisataan, Budiman, diketahui telah meninjau lokasi satu hari setelah kejadian. Dalam kunjungan tersebut, Disparbud berencana melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk diteruskan kepada kepala daerah.

Namun, janji koordinasi tersebut belum membuahkan hasil fisik di lapangan hingga berita ini diturunkan.

​”Cuman ngecek dari kerusakan-kerusakannya aja. Ya situasi di lokasi ini kan juga dibilang kena musibah faktor alam juga, tetapi untuk hal itu kan di luar hakekat,” tambah Sanem.

​Apa Harapan Pengelola Wisata Kepada Wali Kota Bekasi?

​Senada dengan Ketua RW, Ketua Zona 1 Pengurus Wisata Hutan Bambu, Emar Maryasi, juga menyampaikan keluhannya. Hingga Selasa (17/02/2026), belum ada bantuan material maupun teknis yang turun ke lokasi.

Ia berharap Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memberikan atensi khusus mengingat sejarah kedekatan Tri dengan lokasi tersebut.

​”Mudah-mudahan ada respon baik dari Pak Wali Kota sebagai pemimpin di Kota Bekasi untuk membangun kembali Hutan Bambu, yang dulu beliau saat menjadi Wakil Wali Kota Bekasi sering didatangi,” kata Emar kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di lokasi kejadian, Selasa (17/02/2026).

​Bagaimana Tanggapan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto?

​Menanggapi keluhan warga, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan bahwa dirinya belum menerima laporan utuh mengenai dampak kerusakan tersebut.

Mas Tri sapaan akrabnya, juga menyoroti aspek legalitas dan keamanan bangunan yang berada di area sempadan sungai.

​”Ya nanti kita lihat aja, saya belum dapat laporannya secara komprehensif terkait dengan kondisi yang ada. Tapi, kalau dilihat secara sekilas mereka berada di bantaran sungai tuh,” tegas Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com saat ditemui di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Rabu (18/02/2026).

​Tri menegaskan bahwa secara aturan, pendirian bangunan di badan sungai memang tidak diperbolehkan.

Kendati demikian, Pemkot Bekasi akan tetap mengkaji situasi tersebut untuk mencarikan solusi terbaik pasca bencana.

​”Memang sebetulnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembangunan, sehingga pembangunan pun tidak boleh. Karena itu berada pada garis badan sungai. Makanya kita lihat betul,” pungkasnya.

​Ketidakpastian nasib Hutan Bambu kini menjadi pertaruhan antara potensi wisata lokal dan regulasi tata ruang sungai. Masyarakat Margahayu berharap solusi

win-win solution dapat segera diambil agar aset wisata kebanggaan warga Bekasi Timur ini tidak terbengkalai.

​Punya informasi terkait layanan publik atau infrastruktur rusak di lingkungan Anda? Laporkan segera kepada redaksi RakyatBekasi.Com untuk kami kawal tuntas.