Analisis Politik Bendera One Piece: Akademisi UNISMA Duga Ada ‘Uji Soliditas’ Kekuasaan Prabowo

- Jurnalis

Rabu, 6 Agustus 2025 - 12:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bendera One Piece ini pertama kali dilaporkan terlihat berkibar di rumah warga di lingkungan RT 04/RW 02, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Bendera One Piece ini pertama kali dilaporkan terlihat berkibar di rumah warga di lingkungan RT 04/RW 02, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Di tengah maraknya fenomena pengibaran bendera One Piece atau ‘Jolly Roger’ menjelang HUT ke-80 RI, muncul sebuah analisis politik tajam dari kalangan akademisi.

Wakil Rektor III Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi, Abdul Khoir, memandang tren ini lebih dari sekadar ekspresi budaya pop.

Dalam analisisnya yang diterima pada Rabu (06/08/2025), Abdul Khoir mengemukakan dugaan bahwa fenomena ini bisa jadi merupakan sebuah gerakan politik terselubung untuk menguji soliditas kekuasaan pemerintahan saat ini.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dugaan Gerakan Politik ‘Jokowisme’

Menurut Abdul Khoir, pengibaran bendera bajak laut ini memiliki dua lapisan makna. Lapisan pertama adalah bentuk protes sosial terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat, dengan memanfaatkan momentum hari kemerdekaan untuk menuntut solusi.

Namun, ia menyoroti lapisan kedua yang lebih bernuansa politis. Ia mensinyalir adanya keterkaitan fenomena ini dengan dinamika kekuasaan pasca-Pilpres.

“Ini bisa dikaitkan dengan gerakan politik yang disinyalir datang dari pendukung yang terafiliasi dengan Gibran Rakabuming Raka atau gerakan Jokowisme,” ungkap Abdul Khoir.

Tujuannya, menurut analisisnya, adalah untuk “menguji soliditas kekuasaan politik Prabowo Subianto berikut dengan partai-partai pendukungnya.” Gerakan simbolik ini dinilai sebagai cara untuk melihat seberapa solid dan responsif koalisi yang berkuasa dalam menghadapi isu yang viral di masyarakat.

Ekspresi Demokrasi dan Batasannya

Meskipun menyajikan analisis politik yang dalam, Abdul Khoir tetap menempatkan fenomena ini dalam koridor demokrasi. Menurutnya, sebagai bentuk ekspresi kekecewaan rakyat, hal tersebut masih dapat dianggap wajar.

“Sebagai ekspresi kekecewaan rakyat, masih bisa dianggap wajar di negara demokrasi,” katanya.

Namun, ia menggarisbawahi adanya batasan yang tidak boleh dilanggar. “Tetapi jika bendera One Piece sampai mendegradasi kehormatan pada bendera resmi negara Republik Indonesia, tentu itu harus dicegah dan ditindak tegas,” tegasnya.

Konteks Fenomena yang Lebih Luas

Analisis politik yang disampaikan oleh akademisi UNISMA ini menjadi salah satu dari beragam interpretasi yang muncul.

Di kalangan penggemar, pengibaran bendera kru Topi Jerami adalah perayaan atas nilai-nilai kebebasan, persahabatan, dan perlawanan terhadap tirani yang menjadi tema utama manga One Piece.

Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, seperti yang telah disampaikan Pemkot Bekasi dalam kesempatan berbeda, imbauan difokuskan pada ajakan untuk menjaga nasionalisme dan tidak menyandingkan bendera Merah Putih dengan simbol-simbol lain yang dianggap kurang etis dalam konteks perayaan kemerdekaan.

Dengan demikian, selembar bendera dari dunia fiksi kini menjadi arena pertarungan makna yang kompleks di ruang publik Indonesia, membentang dari ekspresi penggemar, kritik sosial, hingga dugaan manuver politik tingkat tinggi.

Bagaimana Anda menafsirkan fenomena ini? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar.


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD
Sutrisno Pangaribuan Kecam Wacana Pilkada Kembali ke DPRD, Sebut Niat Jahat Elite Politik
Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Dinilai Suburkan Oligarki dan Matikan Jalur Independen di Bekasi
Bawaslu Kota Bekasi Desak Parpol Perbarui Data Sipol dan Kantor Sekretariat
ICW Ingatkan Bahaya Pilkada Lewat DPRD: Celah Politik Transaksional Kembali Terbuka
Targetkan 8 Kursi DPRD di Pemilu 2029, PAN Kota Bekasi Siapkan Strategi Matang Pasca Musda
Musda VI PAN Kota Bekasi Tetapkan 7 Formatur, 5 Anggota DPRD Masuk Bursa Ketua
Sengketa Pemilihan RW 025 Kayuringin Jaya: Warga Tolak Hasil, Endus Keterlibatan Parpol

Berita Terkait

Jumat, 16 Januari 2026 - 19:08 WIB

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD

Kamis, 8 Januari 2026 - 23:31 WIB

Sutrisno Pangaribuan Kecam Wacana Pilkada Kembali ke DPRD, Sebut Niat Jahat Elite Politik

Minggu, 4 Januari 2026 - 16:33 WIB

Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Dinilai Suburkan Oligarki dan Matikan Jalur Independen di Bekasi

Rabu, 31 Desember 2025 - 19:04 WIB

Bawaslu Kota Bekasi Desak Parpol Perbarui Data Sipol dan Kantor Sekretariat

Rabu, 31 Desember 2025 - 18:26 WIB

ICW Ingatkan Bahaya Pilkada Lewat DPRD: Celah Politik Transaksional Kembali Terbuka

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca