Darurat Sampah Bekasi: Bumerang Konsumerisme Ulah Kapitalis

- Jurnalis

Selasa, 19 Mei 2026 - 14:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi.

Ilustrasi.

Poin Utama:

  • ​Krisis darurat sampah di wilayah Jabodetabek, termasuk Kota Bekasi, merupakan akibat langsung dari sistem kapitalisme yang memaksa pola hidup konsumtif.
  • ​Pendekatan teknologi seperti fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) dan insinerator dinilai tidak akan menuntaskan akar masalah tanpa adanya intervensi sistem ekonomi.
  • ​Koordinator Forum Koalisi Aktivis Darurat Sampah mendesak pemerintah untuk melahirkan undang-undang yang mampu mengendalikan korporasi dan menekan gaya hidup konsumerisme.

​Ancaman darurat sampah yang kian menghantui wilayah Jabodetabek, khususnya di area pengawasan Pemkot Bekasi, kini menjadi bumerang mematikan bagi kehidupan masyarakat.

Krisis ekologis ini dinilai bukan sekadar masalah teknis pengelolaan limbah, melainkan konsekuensi logis dari cengkeraman kapitalisme yang menjebak warga dalam pusaran konsumerisme.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mengatasi masalah ini jelas membutuhkan keberanian ekstra dari jajaran birokrasi, termasuk Wali Kota Bekasi, untuk menyentuh akar persoalan ekonomi politiknya.

​Mengapa Kapitalisme Menjadi Biang Kerok Darurat Sampah di Bekasi?

​Kapitalisme secara sistematis membutuhkan perluasan pasar agar siklus keuntungan korporasi raksasa tidak pernah berhenti.

Demi memastikan produk terus terjual, perusahaan mengandalkan produksi massal dan manipulasi psikologis agar masyarakat merasa selalu butuh membeli barang baru.

​”Problem sampah ini merupakan konsekuensi langsung dari dorongan dan paksaan psikologis tak tersadari yang dirancang oleh kapitalisme guna memperluas konsumerisme,” kata Koordinator Forum Koalisi Aktivis Darurat Sampah, Syahrul E Dasopang kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (19/05/2026).

​Syahrul menjelaskan, sistem ekonomi ugal-ugalan ini tidak hanya berhenti pada konsumerisme, tetapi telah melahirkan ‘konsumtivisme’. Masyarakat kini membeli barang secara impulsif demi gengsi dan status sosial, bukan lagi berdasarkan kebutuhan dasar yang rasional.

​Bagaimana Mekanisme Kapitalisme Menciptakan Masyarakat Konsumtif?

​Hubungan sebab-akibat antara sistem kapitalis yang dikuasai oligarki dan krisis tumpukan sampah bekerja melalui strategi dominasi pasar.

Kapitalisme beroperasi seolah terlepas dari kontrol negara dan justru menjadikan pemerintah sebatas fasilitator pasar bebas.

​Syahrul memaparkan tiga mekanisme utama bagaimana korporasi memicu produksi sampah yang tak terkendali:

  • Orientasi Keuntungan Tiada Henti (Profit Driven): Perusahaan terus menciptakan permintaan buatan di tengah masyarakat agar barang yang diproduksi massal tidak menumpuk di gudang.
  • Manipulasi Iklan dan Pemasaran: Dana besar digelontorkan untuk menanamkan doktrin bahwa kebahagiaan dan status sosial seseorang ditentukan oleh kepemilikan barang keluaran terbaru.
  • Keterikatan Emosional: Fungsi dasar sebuah barang diubah wujudnya menjadi sekadar alat ukur identitas diri, gaya hidup, dan prestise semu.

​Apakah Solusi Teknologi Seperti RDF Cukup Atasi Krisis Sampah?

​Pendekatan teknologi belaka terbukti gagal menyentuh akar permasalahan dari darurat sampah yang dari tahun ke tahun terus memburuk.

Mengandalkan alat pemusnah sampah tanpa membatasi jumlah produksinya ibarat menguras air di perahu yang bocor tanpa menambal lubangnya.

​”Mengatasi darurat sampah di Jabodetabek tidak sekadar pendekatan pemecahan teknologis seperti menambah RDF atau insinerator, tapi harus mengintervensi sistem kapitalisme yang berkembang ugal-ugalan,” tegas Syahrul.

​Oleh karena itu, intervensi mutlak diperlukan. Perlu ada regulasi sekelas undang-undang yang memaksa pelaku usaha bertindak lebih bertanggung jawab atas konsekuensi sosial dan lingkungan dari produk mereka.

​Pada akhirnya, kerusakan ekologis akibat penumpukan sampah yang masif ini akan menjadi bumerang.

Jika dibiarkan berlarut, hal ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga merugikan negara dan roda bisnis para pelaku usaha itu sendiri.

​Bagaimana tanggapan Anda mengenai akar masalah darurat sampah di wilayah kita? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar! Jangan lupa baca juga artikel investigasi lingkungan lainnya hanya di RakyatBekasi.com.

Visited 63 times, 1 visit(s) today


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Lamban! Baru 68 dari 1.020 RW Bekasi Cairkan Dana Hibah
Karto Jadi Staf Ahli, 3 Open Bidding Kota Bekasi ‘Menggantung’?
Antisipasi Kebakaran Musim Kemarau, Disdamkarmat Kota Bekasi Tingkatkan Pengawasan TPA dan TPST
Terkait Usulan CFD di Alun-alun M Hasibuan, Wali Kota Bekasi Bilang Begini
Jelang Ground Breaking, Pemkot Bekasi Klaim Pembebasan Lahan Utama PSEL Tuntas
​Nasi Cadong dan HP di Lapas Bekasi, Aktivis: Ini Bom Waktu!
Harumkan Bekasi, Bocah Rawalumbu Rebut Mahkota Juara Umum Puteri Anak Jawa Barat 2026
Panti Pijat Plus-Plus Tak Tersentuh Aparat, Ulama Kritik Keras Pemkot Bekasi
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 17:11 WIB

Lamban! Baru 68 dari 1.020 RW Bekasi Cairkan Dana Hibah

Senin, 15 Juni 2026 - 17:02 WIB

Karto Jadi Staf Ahli, 3 Open Bidding Kota Bekasi ‘Menggantung’?

Senin, 15 Juni 2026 - 13:14 WIB

Antisipasi Kebakaran Musim Kemarau, Disdamkarmat Kota Bekasi Tingkatkan Pengawasan TPA dan TPST

Senin, 15 Juni 2026 - 09:06 WIB

Jelang Ground Breaking, Pemkot Bekasi Klaim Pembebasan Lahan Utama PSEL Tuntas

Senin, 15 Juni 2026 - 08:33 WIB

​Nasi Cadong dan HP di Lapas Bekasi, Aktivis: Ini Bom Waktu!

Berita Terbaru

Infografis Pencairan Dana Hibah RW Kota Bekasi 2026. (Nano Banana Pro2)

Bekasi

Lamban! Baru 68 dari 1.020 RW Bekasi Cairkan Dana Hibah

Selasa, 16 Jun 2026 - 17:11 WIB

Ilustrasi. (Nano Banana Pro2)

Opini

Umat Islam Dominan tapi Didominasi, Ada Apa dengan Ormas?

Senin, 15 Jun 2026 - 19:59 WIB

Dua anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mubakhi (kiri) dan H. Nawal Husni (kanan), yang resmi bertukar tugas antara Komisi 1 dan Komisi 4 dalam rangka rotasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (15/06/2026). (Foto: Istimewa/Kolase RakyatBekasi.Com)

Parlementaria

Penyegaran AKD DPRD Kota Bekasi, Dua Legislator PPP Bertukar Komisi

Senin, 15 Jun 2026 - 15:02 WIB

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x