Dolar AS Tembus Rp17.700, Industri Bekasi Terancam Badai PHK

​Poin Utama:

• ​Nilai tukar Rupiah anjlok hingga menyentuh level terendah Rp17.700 per Dolar AS pada Selasa (19/05/2026).
• ​APINDO Kota Bekasi memperingatkan tingginya biaya bahan baku impor berpotensi memicu gelombang PHK.
• ​Pelaku usaha terpaksa mengambil opsi menaikkan harga jual produk dan menekan volume Purchase Order (PO) demi efisiensi.
• ​Pengusaha mendesak Pemerintah Pusat segera memberikan insentif dan keringanan pajak bagi sektor industri terdampak.

​Melemahnya nilai tukar Rupiah yang menembus rekor terendah di level Rp17.700 per Dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa (19/05/2026), mulai mencekik sektor industri di Kota Bekasi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi secara tegas memperingatkan potensi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika kondisi ekonomi global ini tidak tertangani.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kenaikan harga bahan baku impor membuat biaya produksi membengkak, memaksa para pelaku usaha memutar otak menyelamatkan roda bisnis dari kebangkrutan.

​Mengapa Dolar Naik Menyebabkan Ancaman PHK di Bekasi?

​Anjloknya Rupiah berdampak langsung pada melambungnya harga bahan baku impor yang menjadi urat nadi mayoritas pabrik di kawasan industri Bekasi.

Ketika biaya operasional membengkak melebihi pendapatan, kelangsungan operasional pabrik dan nasib para buruh menjadi sangat terancam.

​”Dikarenakan ada dampak biaya produksi pengeluaran lebih tinggi daripada pemasukan sendiri, yang berdampak pada pengurangan karyawan. Itu menjadi opsi terakhir ketika kami para pelaku usaha sudah tidak bisa lagi mempertahankan kerugian akibat kondisi global tersebut,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi, Farid Elhakamy kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (19/05/2026).

​[Baca Juga: Rupiah Anjlok ke Rp17.700, Industri di Kota Bekasi Terpukul!]

​Bagaimana Strategi Pengusaha Bekasi Bertahan dari Badai Dolar?

​Menghadapi tekanan nilai tukar ini, pelaku usaha di Kota Bekasi tidak tinggal diam. Langkah efisiensi ekstrem terpaksa diambil, mulai dari mengurangi volume Purchase Order (PO) hingga memberanikan diri menaikkan harga jual produk ke pasaran.

​Sayangnya, manuver menaikkan harga ini seringkali berbenturan dengan daya beli masyarakat yang juga sedang lesu.

“Lantaran secara dampak yang mulai terasa, ada kustomer yang bisa memahami dan ada juga yang tidak bisa memahami,” kata Farid.

​Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa produk-produk otomatisasi yang sangat bergantung pada komponen luar negeri menjadi sektor yang paling terpukul.

Pabrik-pabrik kini dihadapkan pada risiko kehilangan pelanggan yang bisa saja beralih ke kompetitor dengan harga lebih murah.

​Apa Tuntutan APINDO Kota Bekasi Kepada Pemerintah?

​Kondisi kritis ini membuat APINDO menuntut langkah nyata dari pemangku kebijakan. Mereka mendesak Pemerintah Pusat dan kementerian terkait untuk segera turun tangan memutus efek domino dari keterpurukan Rupiah, sebelum badai PHK benar-benar menghantam kawasan industri.

​”Apindo sudah mengajukan permohonan perlindungan negara seperti insentif khusus, pengurangan, atau penghapusan pajak untuk industri yang banyak bahan bakunya impor. Ini untuk menjaga agar industri tersebut tidak goyang dan mundur,” tegas Farid.

​Berikut adalah langkah darurat yang diharapkan pengusaha dari Pemerintah:

• ​Pemberian insentif khusus bagi industri padat karya dan pengguna bahan baku impor.
• ​Kelonggaran pajak (Tax Holiday) guna menekan beban operasional perusahaan.
• ​Intervensi kebijakan moneter yang terukur untuk menstabilkan kembali nilai tukar Rupiah.

​Jika badai Dolar AS ini tidak segera mereda, bukan tidak mungkin angka pengangguran di kawasan industri terbesar ini akan kembali melonjak tajam.

Kebijakan strategis dan perlindungan dari negara kini menjadi satu-satunya pelampung bagi para pekerja dan pengusaha di Kota Bekasi.

​Apakah pabrik atau tempat Anda bekerja mulai merasakan dampak kenaikan Dolar AS ini? Bagikan pengalaman dan opini Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa bagikan artikel ini dan baca terus RakyatBekasi.Comuntuk update terbaru seputar ekonomi dan kebijakan publik.