Dituding Korupsi dan Boros Anggaran, KMPPI Desak Presiden Prabowo Pecat Menteri PU

JAKARTA – Gelombang tuntutan untuk mencopot Menteri Pekerjaan Umum (PU) dari jabatannya menguat setelah Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPPI) melayangkan tudingan serius.

Sang menteri dituduh melakukan pemborosan anggaran negara melalui gaya hidup mewah dan diduga terlibat dalam praktik nepotisme serta intervensi proyek strategis oleh pihak keluarganya.

​Desakan ini disampaikan secara terbuka di Jakarta, menyoroti adanya praktik yang dinilai bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan upaya efisiensi anggaran yang sedang digalakkan oleh Presiden.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Sorotan Gaya Hidup Mewah di Tengah Defisit Anggaran

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan KMPPI adalah penggunaan pesawat jet pribadi (private jet) oleh Menteri PU dalam sejumlah kunjungan kerjanya.

Koordinator Lapangan KMPPI, Benny F, menilai fasilitas mewah tersebut sangat tidak pantas digunakan di saat negara menghadapi tantangan fiskal yang berat.

“Kita semua tahu Presiden sedang melakukan efisiensi di berbagai sektor, mengingat defisit negara per Agustus ini sudah mencapai Rp 321,6 triliun,” tegas Benny dalam orasinya, Kamis (02/10/2025).

​”Eh, sang menteri justru menggunakan private jet untuk kegiatan yang seharusnya sesuai aturan cukup dan bisa menggunakan kelas bisnis. Ini jelas memboroskan anggaran dan mencederai rasa keadilan publik,” sambungnya.

​Tudingan Serius Praktik Nepotisme dan Intervensi Proyek

​Selain isu pemborosan anggaran, KMPPI juga membeberkan dugaan yang lebih serius terkait adanya campur tangan pihak keluarga menteri dalam pengaturan proyek-proyek di lingkungan Kementerian PU.

Dugaan Intervensi Proyek oleh Keluarga

​Benny menyebut adanya indikasi kuat “cawe-cawe” atau intervensi dari keluarga menteri yang mengatur hingga mengintimidasi para kepala balai di berbagai daerah, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Praktik ini dikhawatirkan merusak profesionalisme dan meritokrasi di dalam kementerian.

Aliran Proyek ke Tim Sukses dan Dugaan Fee

​Tudingan nepotisme diperkuat dengan dugaan bahwa beberapa proyek sengaja dialirkan kepada pihak-pihak yang terafiliasi dengan tim sukses saat Pilkada Nganjuk.

​”Dugaan pihak keluarga ‘cawe-cawe’ proyek semakin menguat. Proyek diatur untuk dimenangkan pihak tertentu dan diduga meminta fee proyek sebesar 12% kepada pihak swasta maupun BUMN yang menjadi rekanan,” papar Benny.

​Lima Poin Tuntutan KMPPI

​Menyikapi temuan tersebut, KMPPI secara resmi mengeluarkan lima poin tuntutan yang ditujukan kepada Presiden dan aparat penegak hukum:

1. ​Usut Tuntas: Mengusut tuntas dugaan keterlibatan keluarga dalam permainan proyek di Kementerian PU, terutama di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
2. ​Tolak Intervensi: Menolak segala bentuk intervensi dan intimidasi terhadap Kepala Balai dan pejabat terkait dalam menjalankan tugasnya.
3. ​Hentikan Pemborosan: Menghentikan segala bentuk pemborosan uang negara, termasuk penggunaan fasilitas mewah seperti jet pribadi untuk perjalanan dinas.
4. ​Stop Kriminalisasi: Menghentikan upaya kriminalisasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas di lingkungan Kementerian PU.
5. ​Pecat Menteri PU: Mendesak Presiden RI untuk segera memberhentikan dan mencopot Menteri PU dari jabatannya.

​”Kami mendesak Presiden untuk mencopot Menteri Pekerjaan Umum sesegera mungkin. Program strategis nasional membutuhkan orang yang kredibel dan mampu bekerja sama dengan bawahannya,” tutup Benny.

​Menanti Respons dari Pihak Kementerian

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Pekerjaan Umum belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan dan tuntutan yang dilayangkan oleh KMPPI. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.