Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menyoroti masih minimnya kualitas layanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di ruang publik. Fraksi Gerindra Demokrat mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera membentuk unit layanan terpadu yang mengintegrasikan sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan guna memenuhi hak-hak disabilitas secara merata.
BEKASI – Suara kritis datang dari parlemen terkait pemenuhan hak-hak kaum disabilitas di Kota Bekasi. Ketua Fraksi Gerindra Demokrat DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, meminta Pemerintah Kota untuk tidak hanya sekadar menyediakan, tetapi juga meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan layanan bagi penyandang disabilitas.
Pria yang akrab disapa Bang Misbah ini menilai bahwa Kota Bekasi masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menjadi kota yang benar-benar inklusif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan belum meratanya akses untuk penyandang disabilitas di ruang publik, membuat Kota Bekasi belum dapat disebut sebagai daerah yang ramah bagi disabilitas,” tutur Misbahudin, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Bekasi.
Solusi Konkret: Unit Layanan Terpadu Lintas OPD
Menurut Misbahudin, salah satu akar masalah adalah layanan yang masih terfragmentasi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Akibatnya, penyandang disabilitas dan keluarganya seringkali kebingungan saat hendak mengurus berbagai keperluan.
Untuk mengatasi hal ini, ia mengusulkan sebuah solusi konkret: pembentukan unit layanan terintegrasi.
“Seluruh OPD mempunyai peranan dan keterkaitan. Baik untuk pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, dapat dibuat unit layanan yang terintegrasi dengan baik. Hingga kaum disabilitas tidak bingung urusan ini kemana, urusan itu kemana,” beber Misbahudin.
Unit terpadu ini diharapkan bisa menjadi pusat informasi dan pelayanan satu pintu bagi penyandang disabilitas, mencakup pemenuhan hak di bidang pendidikan, kesehatan, hingga peluang kerja.
Fokus Mendesak pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Misbahudin memberikan penekanan khusus pada dua sektor vital yang menurutnya harus segera dibenahi.
Menjamin Akses Pendidikan yang Inklusif
Menurutnya, hak untuk menimba ilmu adalah fondasi utama. Oleh karena itu, lembaga pendidikan di Kota Bekasi harus lebih proaktif dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi siswa disabilitas.
“Kami ingin lembaga pendidikan agar maksimal memberikan ruang, menyesuaikan pelajaran, dan menyediakan sarana di sekolah yang ramah kepada mereka,” sambungnya. Ini mencakup infrastruktur fisik seperti ramp, toilet aksesibel, hingga penyesuaian kurikulum.
Menembus Batas Komunikasi di Fasilitas Kesehatan
Di sektor kesehatan, Misbahudin menyoroti kendala komunikasi yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas sensorik, khususnya tunarungu.
Ia mendorong agar fasilitas kesehatan, mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit daerah, memiliki tenaga medis atau staf yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat.
“Lebih bagus lagi, dari pihak puskesmas atau rumah sakit bisa berkomunikasi secara khusus menggunakan bahasa isyarat, supaya orang yang tunarungu bisa menjelaskan keluhannya dengan baik,” terangnya.
Kini, bola berada di tangan Pemerintah Kota Bekasi untuk membuktikan komitmennya dalam mewujudkan kota yang adil dan ramah bagi seluruh warganya, tanpa terkecuali.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
