Berlangsung Besok, Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Antisipasi Praktik Cari Untung dalam Program MBG

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, meminta pemerintah mengantisipasi potensi praktik cari untung dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang akan mulai berjalan pada Senin (06/01/2025) besok.

Zainul menyoroti adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan program MBG dan mulai ada korban seperti perusahaan katering serta praktik pungli.

“Terkait dengan praktik oknum-oknum yang mengatasnamakan program MBG yang mulai ada korban seperti perusahaan katering, pungli, dan segala macam, itu kita minta tolong itu ditertibkan dan diantisipasi,” kata Zainul dalam keterangannya, Minggu (05/01/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Zainul mengatakan bahwa program MBG Presiden Prabowo Subianto merupakan harapan besar masyarakat.

Maka dari itu, ia berharap tidak ada pihak-pihak yang mencoreng program tersebut.

“Jangan sampai praktik mencari untung secara ilegal itu mencoreng program yang sangat bagus ini dan membuat masyarakat kemudian pesimis,” ucapnya.

Selain itu, Zainul turut menyoroti anggaran Rp 10 ribu per porsi untuk pengadaan makan bergizi gratis. Ia ragu uang sebesar itu cukup untuk mengakomodir kebutuhan gizi minimum.

“Kalau sekarang diputuskan Rp10 ribu per porsi, kami punya catatan bahwa hitung-hitungan kami kalau Rp10 ribu per porsi itu sepertinya susu belum masuk deh. Kalau susu dimasukan, nggak cukup itu anggaran Rp10 ribu,” kata Zainul.

Menurutnya, anggaran Rp10 ribu itu perlu didiskusikan ulang karena sangat berkaitan dengan standar gizi minimum yang harus terpenuhi dalam satu porsi.

“Apalagi untuk daerah-daerah tertentu ya, di daerah luar Jawa mungkin akan lebih mahal biaya pokok untuk karbohidrat dan juga untuk sayuran,” sambungnya.

Diketahui, program prioritas Prabowo ini akan mulai dieksekusi di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa program ini merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang mana untuk pertama kalinya melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui.

“Informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi,” kata Hasan Nasbi dalam siaran pers yang diterima, Minggu (05/01/2025).

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Dengan adanya program ini, diharapkan pemenuhan gizi masyarakat Indonesia dapat meningkat, terutama bagi balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui.

Pemerintah diharapkan dapat mengantisipasi segala bentuk praktik cari untung yang dapat mencoreng program ini dan memastikan anggaran yang dialokasikan dapat mencukupi kebutuhan gizi minimum.