KOTA BEKASI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi menyampaikan atensinya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Bekasi untuk tidak terjebak dalam politik praktis dalam perhelatan Pilkada serentak 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Junaedi sebagai bentuk netralitas diri yang dikedepankan agar tidak menjadi bumerang bagi para pegawai.
“Berkaitan dengan Pilkada, seperti apa yang disampaikan oleh pak Pj Wali Kota, bahwa kita harus netral. Sudah ada ketentuan, kita harus lakukan, karena apa? Sebentar lagi berkaitan desk Pilkada sudah disampaikan tinggal pelaksanaan,” ucap dia melalui penyampaian Pidato Apel Pagi di Gedung Plaza Pemkot Bekasi seperti yang didengarkan RakyatBekasi.com, Senin (22/04/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jelang pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi pada 27 November 2024, kata Junaedi, tentunya sudah ramai bermunculan sejumlah nama calon Kepala Daerah kelak. Tak terkecuali nama Kusnanto Saidi yang menjabat sebagai Direktur RSUD Chasbullah Abdul Madjid masuk radar dari bursa Pilkada salah satunya contohnya.
“Sekarang ramai sudah berkaitan dengan nama bermuculan yaitu nama-nama calon, khususnya buat kita adalah sebagai ASN, tidak boleh kita lakukan, kita tetap netral, karena di tahun politik. Karena yang punya keperluan hanya orang orang Partai, kita tetap kerja,” sambungnya.
Sehingga, kata dia, jangan sampai ada ASN Pemkot Bekasi yang mengajukan diri sebagai bakal calon Kepala Daerah. Sebab, hajat Pilkada hanyalah keperluan dari orang-orang Politik.
“Karena apa? Mohon maaf jangan sampai nanti kita belum apa-apa kita berharap. Bagaimana mula jadi pegawai sampai kita pensiun dengan aman dan nyaman selamat. Kecuali takdir Allah,” katanya.
“Saya berpesan sekali lagi, jangan ASN ini ngocol (petakilan) kalo kata orang. Kita profesional aja, tetap disiplin dan lainnya. Ya kalau dirinya engga nyalonin diri gapapa, jangan sok sok’an mendeklarasikan diri, mau apa itu engga boleh. Karena hitungannya ASN itu adalah berhenti,” sambungnya.
Atensi yang disampaikannya kepada para ASN, kata dia, agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Terutama (atensi) kepada para Kepala OPD yang masuk sebagai radar dari bursa Pilkada.
“Hindarilah politik praktis. Catatannya dia harus berhenti (sebagai ASN, kalau dia ingin maju), Jangan sampai nanti kita belum tentu apa, bikin suasana engga bagus. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap kita jaga,” pungkasnya.
