Kepala BSSN: Hanya Dua Persen Data Back Up PDNS Batam yang Selamat dari Ransomware

- Jurnalis

Jumat, 28 Juni 2024 - 09:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinca Siburian. (Foto: Antara)

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinca Siburian. (Foto: Antara)

JAKARTA – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinca Siburian mengungkapkan bahwa hanya dua persen data yang tercadangkan dari serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional (PDN).

Menurut Hinca, masalah utama yang menyebabkan PDN lumpuh adalah kurangnya tata kelola dan tidak adanya cadangan data.

“Kami melihat secara umum, mohon maaf pak menteri, permasalahan utama adalah tata kelola ini hasil pengecekan kami dan tidak adanya back up (cadangan),” kata Hinca dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/06/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hinca menjelaskan bahwa dalam serangan tersebut, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Surabaya tidak memiliki cadangan data. Sementara itu, di PDNS Batam hanya dua persen data yang tercadangkan.

“Di Batam itu tidak sepenuhnya (tercadangkan). Seharusnya data yang ada di Surabaya juga ada persis seperti itu di Batam,” ujarnya.

“Analognya hampir sama, seperti mati listrik dan menghidupkan genset,” ucap Hinca.

Lebih lanjut, Hinca enggan menjelaskan alasan mengapa data di PDNS tidak tercadangkan, dengan menyatakan bahwa masalah tersebut tidak termasuk dalam ranah BSSN.

“Mungkin nanti dari Kominfo yang bisa jelaskan,” ucapnya.

Diketahui, Komisi I DPR RI telah memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait insiden di PDN.

Baca Juga:  Kapan Panggil Pj Wali Kota Bekasi? Bawaslu Gelar Rapat Pleno Lagi

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pemanggilan tersebut akan dilakukan pada Kamis (27/06/2024) di gedung DPR RI, Jakarta.

Meutya menjelaskan bahwa pihaknya baru mendapatkan penjelasan singkat mengenai kasus PDN ini, sehingga pemanggilan kedua lembaga ini diperlukan untuk pendalaman lebih lanjut.

“Kita perlu pendalaman, jadi besok penjelasan dari pemerintah, apa yang sudah dilakukan, baru kemudian kalau data sudah lengkap, evaluasi,” ujarnya.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

97 Ribu Anggota TNI-Polri Terlibat Judi Online, Bawahan jadi Pemain, Level Atas jadi Beking
Jelang Pilkada Serentak, Pemerintah akan Jadikan 27 November 2024 Hari Libur Nasional
Sah! Rapat Paripurna DPR RI Setujui Naturalisasi Kevin Diks
Gibran Gantikan Prabowo jadi Plt Presiden RI Mulai Pekan Depan
Kapolri Tetapkan Pataka Korlantas yang Baru, Ini Makna dan Artinya
Presiden Prabowo Pimpin Parade Senja Taruna Akmil feat Anggota Kabinet di Magelang
Ini Dia Daftar Lengkap 56 Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
Ini Dia Daftar 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Berita Terkait

Selasa, 12 November 2024 - 08:09 WIB

97 Ribu Anggota TNI-Polri Terlibat Judi Online, Bawahan jadi Pemain, Level Atas jadi Beking

Jumat, 8 November 2024 - 14:23 WIB

Jelang Pilkada Serentak, Pemerintah akan Jadikan 27 November 2024 Hari Libur Nasional

Rabu, 6 November 2024 - 07:17 WIB

Sah! Rapat Paripurna DPR RI Setujui Naturalisasi Kevin Diks

Rabu, 30 Oktober 2024 - 09:39 WIB

Gibran Gantikan Prabowo jadi Plt Presiden RI Mulai Pekan Depan

Selasa, 29 Oktober 2024 - 07:22 WIB

Kapolri Tetapkan Pataka Korlantas yang Baru, Ini Makna dan Artinya

Berita Terbaru

error: Content is protected !!