Kominfo Rencanakan Kecepatan Internet Minimal 100 Mbps, Berapa Harga Paket Termurah?

JAKARTA – Kebanyakan masyarakat Indonesia mengeluarkan uang hingga Rp 300 ribu untuk mengakses internet di rumah dalam waktu sebulan. Dalam survei yang diadakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengenai penetrasi internet di Indonesia 2024 jumlahnya mencapai 67,4%. [irp posts=”8682″ ] Penggunaan tersebut naik dari tahun 2023 sebesar 66,3%. Selain itu ada 22,5% warga Indonesia juga yang rela mengeluarkan yang Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu sebesar 22,5%. Dalam survei yang sama, hanya 7,8% yang mengeluarkan uang kurang dari Rp 100 ribu. Sementara itu 1,1% membayar lebih dari Rp 500 ribu untuk internet. Beberapa waktu lalu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi merencanakan mewajibkan kecepatan internet paling lambat 100 Mbps. Namun ini juga bisa berarti akan ada kenaikan harga internet. [irp posts=”8498″ ] Ditanyakan soal hal tersebut, Dirjen PPI Kementerian Kominfo, Wayan Toni Supriyanto mengatakan perlu kajian terkait hal tersebut. Bisa saja harga internet 100 Mbps lebih murah dari sekarang.

“Nah itu kami belum bisa jawab, karena bisa saja nanti menurut masukkan operator dengan kecepatan seperti ini justru pelanggan lebih banyak justru menurunkan tarif. Belum bisa kami jawab,” kata Wayan ditemui saat Press Conference Hasil Survei Penetrasi Internet Indonesia Tahun 2024, Jakarta, Rabu (31/01/2024).

Sementara itu terpisah, Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan belum ada kebijakan satu harga internet di Indonesia. Artinya tiap wilayah menerapkan harga yang berbeda. Ini bisa terlihat dari harga 1 backbone fiber optik yang berbeda antara Jawa dan wilayah di timur Indonesia. Harganya bisa berbeda empat hingga lima kali lipat. [irp posts=”8708″ ] Jika rencana internet minimal 100 Mbps sekarang, kemungkinan juga harga paketnya tidak bisa seragam. Dia menekankan perlu kajian berikutnya terkait hal tersebut.

“Jadi nggak mungkin ketika memang kalau 100 mega misalnya kita buat kebijakan disamain 100 mega di Jawa Rp300.000, 100 Mega di Papua atau di Sulawesi itu Rp 300 ribu itu enggak memungkinkan,” kata Arif.

“Jadi memang tadi butuh kajian butuh bagaimana kita ngeramu dan benar-benar kontribusi, bukan hanya pemerintah tapi benar-benar para pemain-pemain operator besar pemilik kabel laut dan lain juga harus berkontribusi sehingga bisa dapat menyatukan satu tadi ya ngisi harga ini bisa lebih rata ya secara nasional,” tutupnya.