BEKASI – Di tengah sorotan tajam pasca-insiden dugaan keracunan siswa, Fraksi Partai Gerindra Demokrat DPRD Kota Bekasi menegaskan dukungannya agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan.
Meski mengakui adanya persoalan teknis di lapangan, program ini dinilai sebagai investasi jangka panjang yang krusial bagi masa depan bangsa.
Hal tersebut dikatakan Ketua Fraksi Gerindra Demokrat DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, seraya menyatakan bahwa kritik dan evaluasi harus menjadi pendorong perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program strategis nasional tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Investasi Jangka Panjang untuk Generasi Emas
Menurut Bang Misbah sapaan akrabnya, esensi dari Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Ia memandang program ini sebagai alat pemerataan yang efektif untuk mengatasi kesenjangan gizi di antara anak-anak sekolah.
“Program ini sangat bagus untuk menghapus disparitas pemenuhan gizi anak bangsa. Kalau ada kekurangan, itu wajar karena program ini masih tergolong baru,” kata Bang Misbah kepada jurnalis rakyatbekasi.com, Senin (06/10/2025).
“Yang terpenting, penyempurnaan dilakukan secara berkesinambungan, bukan malah dihentikan.” tambahnya.
Related Posts:
Ia menambahkan, program ini juga secara nyata meringankan beban ekonomi orang tua, terutama mereka yang sibuk bekerja.
“Banyak orang tua terbantu karena negara hadir memberikan makan siang di sekolah. Mereka tidak lagi khawatir anaknya makan apa,” paparnya.
Evaluasi Bukan Hentikan Program
Menanggapi insiden dan kritik yang muncul, politikus Partai Gerindra itu menilai semua masukan harus dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan. Ia mengakui sejumlah aspek teknis memang perlu dibenahi secara serius.
“Aspek seperti higienitas makanan, mekanisme distribusi, hingga pemerataan penerima manfaat adalah hal-hal yang harus kita perbaiki bersama,” ujarnya.
Tolak Asuransi, Dorong Pengawasan Ketat
Terkait usulan agar penerima MBG diasuransikan sebagai bentuk mitigasi, Bang Misbah menyatakan ketidaksetujuannya. Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi membebani keuangan negara. Sebagai gantinya, ia mendorong solusi yang lebih fundamental.
“Jalan keluarnya adalah kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengawasan. SOP (Standar Operasional Prosedur) harus dijalankan dengan ketat, mulai dari dapur hingga makanan sampai ke tangan siswa,” tegasnya.
Peluang dan Kendala Pelibatan UMKM Lokal
Lebih jauh Bang Misbah berharap program MBG dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kantin sekolah sebagai penyedia makanan. Namun demikian, ia menyoroti adanya kendala signifikan di lapangan.
”Syarat dapur umum dengan luas minimal 200 meter persegi bisa menjadi tembok penghalang bagi UMKM di kota besar seperti Kota Bekasi, di mana harga sewa atau beli lahan sangat tinggi,” ungkapnya.
Ia menyarankan agar pemerintah pusat dapat meninjau kembali persyaratan tersebut agar lebih fleksibel dan memungkinkan lebih banyak UMKM lokal untuk berpartisipasi.
Sumber Anggaran dari APBN
Tak lupa Bang Misbah meluruskan informasi mengenai sumber pendanaan program MBG. Ia menegaskan bahwa seluruh biaya program MBG ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
“Program ini adalah bentuk nyata kehadiran negara. Tugas kita semua, baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat, adalah mengawalnya agar tujuan besarnya, yakni mencetak generasi emas Indonesia, benar-benar tercapai,” pungkasnya.
Setujukah Anda bahwa Program Makan Bergizi Gratis harus tetap dilanjutkan dengan perbaikan? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
