Pelarangan Pembangunan Mushola oleh Summarecon Berbuntut Panjang, Warga Ngadu ke DPRD Kota Bekasi

- Jurnalis

Senin, 6 Januari 2025 - 19:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Audiensi sejumlah aktivis Islam Kota Bekasi dengan jajaran DPRD Kota Bekasi terkait pembangunan tempat ibadah (musholla) di Summarecon, Senin (06/01/2025).

Audiensi sejumlah aktivis Islam Kota Bekasi dengan jajaran DPRD Kota Bekasi terkait pembangunan tempat ibadah (musholla) di Summarecon, Senin (06/01/2025).

Sejumlah aktivis Islam Kota Bekasi menggelar audiensi dengan jajaran DPRD Kota Bekasi terkait pembangunan tempat ibadah (musholla) di Summarecon, Senin (06/01/2025).

Rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, dan didampingi oleh sejumlah Anggota DPRD Kota Bekasi lainnya seperti Ahmadi.

Alumni PMII Bekasi yang akrab disapa Madong Gonzales ini menjelaskan bahwa hasil dari audensi tersebut pihaknya akan segera melakukan pemantauan langsung ke lokasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ya tadi Ketua DPRD perintahkan Komisi IV untuk melakukan sidak agar bisa melihat secara komprehensif di lapangan itu seperti apa, terus kita usulkan agar FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan Komisi II bergabung terkait masalah izin,” ucap Anggota Komisi IV asal Fraksi PKB ini saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (06/01/2025).

Madong mengatakan bahwa permasalahan muncul karena belum diserahkannya fasos fasum yang digunakan sebagai rumah ibadah dari Summarecon ke Pemkot Kota Bekasi.

“Seharusnya proses ini sudah dilakukan, nanti akan kita perjelas terkait masalah fasos fasum. Untuk penyerahan fasos fasum kita akan lakukan pemanggilan (Summarecon) karena takutnya nanti akan dilempar-lempar lagi itu,” ungkapnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi PKB Ahmadi.

Dia juga meminta semua pihak yang berkepentingan untuk dipanggil agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab.

“Kalau saya sih maunya semua pihak berkepentingan harus dipanggil jangan nanti jadi terlempar-lempar. Tadi kan saya juga ngomong untuk memanggil perizinan jangan sampai salah paham, ini Negara harus hadir Dewan juga harus hadir tapi sesuai aturan Negara jangan sampai keluar konteks jadi semua harus mengikuti aturan negara ini cuma aturan aja yang tersumbat atau komunikasi saja,” pungkasnya.

Diketahui, pihak Summarecon Bekasi melarang pembangunan musholla di lahan yang diklaim masih milik Summarecon.

Lokasi lahan tersebut masuk di wilayah RW 015 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Bekasi Utara. Kericuhan sempat terjadi karena kedua belah pihak bersikeras dengan argumentasi masing-masing.

Dengan adanya audiensi ini, diharapkan permasalahan terkait pembangunan musholla di Summarecon dapat segera diselesaikan secara bijak dan adil, sehingga umat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Semua pihak yang berkepentingan diharapkan dapat bekerja sama dan mengikuti aturan yang berlaku demi terciptanya kerukunan dan keharmonisan di Kota Bekasi.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polda Metro Jaya Ungkap Motif Orang Tua Bunuh Balita Tiga Tahun di Bekasi
Usai Terima LHP BPK Semester II Tahun 2024, Pemkot Bekasi Instruksikan ITKO Audit PAD
Tunggu Putusan MK, Pj Gani Imbau Aparatur Pemkot Bekasi Tetap Jaga Profesionalitas
Tak Ada Limbah Medis di Tarumajaya, DLH Kota Bekasi Pastikan itu Hanya Sampah Domestik
DLH Kota Bekasi Pastikan Tidak Ada Limbah Medis Terbengkalai di Pemukiman Warga Tarumajaya
Almer sebut Undangan Musprov VII Kadin Jabar itu Tidak Benar, Memalsukan dan Ilegal
Pj Wali Kota Bekasi Upayakan Penelusuran Penggunaan Baktor milik DLH untuk Angkut Limbah Medis
Tumpukan Sampah Limbah Medis terbengkalai di tengah Pemukiman Warga Tarumajaya Bekasi

Berita Terkait

Senin, 13 Januari 2025 - 16:54 WIB

Polda Metro Jaya Ungkap Motif Orang Tua Bunuh Balita Tiga Tahun di Bekasi

Senin, 13 Januari 2025 - 14:32 WIB

Usai Terima LHP BPK Semester II Tahun 2024, Pemkot Bekasi Instruksikan ITKO Audit PAD

Senin, 13 Januari 2025 - 10:21 WIB

Tak Ada Limbah Medis di Tarumajaya, DLH Kota Bekasi Pastikan itu Hanya Sampah Domestik

Senin, 13 Januari 2025 - 09:11 WIB

DLH Kota Bekasi Pastikan Tidak Ada Limbah Medis Terbengkalai di Pemukiman Warga Tarumajaya

Minggu, 12 Januari 2025 - 20:25 WIB

Almer sebut Undangan Musprov VII Kadin Jabar itu Tidak Benar, Memalsukan dan Ilegal

Berita Terbaru

error: Content is protected !!