Sekda: LKM-NIK Tetap Ada, Komisi IV DPRD Kota Bekasi Akhirnya “Paham” Pemberhentian Kerjasama RS Swasta

- Jurnalis

Kamis, 31 Maret 2022 - 15:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi Reni Hendrawati memastikan bahwa kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Nomor Induk Kependudukan (LKM-NIK) tetap berjalan. Hal tersebut dikatakannya usai memenuhi panggilan Komisi IV DPRD Kota Bekasi.

“Saat audiensi, kami menerima banyak masukan. Komisi IV DPRD Kota Bekasi menyimpulkan dengan kami bahwa LKM-NIK akan tetap berjalan, namun untuk memenuhi UHC maka pelayanan dimaksimalkan untuk Rumah Sakit (RS) Pemerintah,” ujar Reni di ruang Aula DPRD Kota Bekasi, Kamis (31/03/2022).

Pihaknya mengatakan bahwa kebijakan ini untuk mendorong prosentase Universal Health Coverage (UHC) sebesar 96 persen.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun Pemkot Bekasi saat ini, kata dia, sedang proses verifikasi dan juga optimalisasi layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.

“Pencapaian UHC, terkait pelaksanaan LKM-NIK tetap berjalan. Kemudian pelayananan kesehatan dioptimalkan ke RS Pemerintah. Terkait kemungkinan adanya beban membludaknya pasien di RS Pemerintah atau terjadi kedaruratan, maka diambil jalan tengah dengan dibuka kerjasama RS Swasta yang mengampu (memiliki kemampuan menangani penyakit tersebut),” terangnya.

Kerja sama kedaruratan dengan RS Swasta yang mengampu penyakit yang tidak dapat ditangani di RS Pemerintah, akan dilakukan dengan satu RS Swasta di setiap Kecamatan.

“Jadi apabila pasien di RS Pemerintah, kita juga akan siapkan satu RS swasta di setiap kecamatan agar warga tidak terlalu jauh jika harus ke RSUD atau Rumah Sakit Tipe D. Apa yang di sampaikan Komisi IV DPRD Kota Bekasi akan saya laporkan ke Plt Wali Kota Bekasi,” bebernya.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi menyayangkan sejumlah polemik yang terjadi di tengah masyarakat karena perubahan kebijakan yang terjadi baru-baru ini.

Seharusnya Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Plt Wali Kota Bekasi seyogyanya berkoordinasi dengan pihaknya terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan.

“Hari ini bersama mitra kerja, Komisi IV DPRD Kota Bekasi memanggil Dinas Kesehatan, RSUD, BPJS Kesehatan, Disdukcapil dan Sekda agar mendapat informasi dan data yang benar terkait kebijakan LKM NIK,” kata Sardi.

Selanjutnya pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini seluruh dinas dan instansi terkait seperti; Dinas Kesehatan, RSUD, Disdukcapil dan BPJS Kesehatan agar membantu kepengurusan menjadi peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga Kota Bekasi yang tidak memiliki BPJS.

“Saya akan tunggu keputusan yang akan diambil Plt Wali Kota Bekasi. Dan pelayanan pasien dengan LKM-NIK dapat terlayani dengan maksimal. Jadi 275 ribu jiwa kepersertaan akan kita percepat untuk mengurus BPJS PBI yang ditanggung APBD Kota Bekasi,” tutupnya. (Mar)

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wali Kota Bekasi Tegaskan Seleksi Direksi BUMD akan Dilakukan secara Profesional dan Transparan
DPC GMNI Bekasi Laporkan Pengangkatan Direktur Usaha Perumda Tirta Bhagasasi ke Ombudsman RI
Disdagperin Kota Bekasi Investigasi Marshmallow Mengandung Babi Bersertifikat Halal
Refleksi Hari OTDA ke-29, Wali Kota Bekasi Perkuat Desentralisasi dan Pembangunan Berkelanjutan
Pemkot Bekasi Alokasikan Efisiensi APBD untuk 11 OPD Prioritas
Halangi Kerja Jurnalis saat Wawancarai Ketua TP PKK Kota Bekasi, Sejumlah Wartawan Kecam Aksi Ajudan
Puskesmas Bekasi Barat Jadi Pilot Project Penanganan Stunting
Dinkes Kota Bekasi Luncurkan Program Gebyar Penanganan Stunting sampai Pusing

Berita Terkait

Jumat, 25 April 2025 - 15:44 WIB

Wali Kota Bekasi Tegaskan Seleksi Direksi BUMD akan Dilakukan secara Profesional dan Transparan

Jumat, 25 April 2025 - 14:31 WIB

DPC GMNI Bekasi Laporkan Pengangkatan Direktur Usaha Perumda Tirta Bhagasasi ke Ombudsman RI

Jumat, 25 April 2025 - 14:14 WIB

Disdagperin Kota Bekasi Investigasi Marshmallow Mengandung Babi Bersertifikat Halal

Jumat, 25 April 2025 - 06:00 WIB

Pemkot Bekasi Alokasikan Efisiensi APBD untuk 11 OPD Prioritas

Kamis, 24 April 2025 - 21:04 WIB

Halangi Kerja Jurnalis saat Wawancarai Ketua TP PKK Kota Bekasi, Sejumlah Wartawan Kecam Aksi Ajudan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!