Sekda: LKM-NIK Tetap Ada, Komisi IV DPRD Kota Bekasi Akhirnya “Paham” Pemberhentian Kerjasama RS Swasta

- Jurnalis

Kamis, 31 Maret 2022 - 15:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi Reni Hendrawati memastikan bahwa kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Nomor Induk Kependudukan (LKM-NIK) tetap berjalan. Hal tersebut dikatakannya usai memenuhi panggilan Komisi IV DPRD Kota Bekasi.

“Saat audiensi, kami menerima banyak masukan. Komisi IV DPRD Kota Bekasi menyimpulkan dengan kami bahwa LKM-NIK akan tetap berjalan, namun untuk memenuhi UHC maka pelayanan dimaksimalkan untuk Rumah Sakit (RS) Pemerintah,” ujar Reni di ruang Aula DPRD Kota Bekasi, Kamis (31/03/2022).

Pihaknya mengatakan bahwa kebijakan ini untuk mendorong prosentase Universal Health Coverage (UHC) sebesar 96 persen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun Pemkot Bekasi saat ini, kata dia, sedang proses verifikasi dan juga optimalisasi layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.

“Pencapaian UHC, terkait pelaksanaan LKM-NIK tetap berjalan. Kemudian pelayananan kesehatan dioptimalkan ke RS Pemerintah. Terkait kemungkinan adanya beban membludaknya pasien di RS Pemerintah atau terjadi kedaruratan, maka diambil jalan tengah dengan dibuka kerjasama RS Swasta yang mengampu (memiliki kemampuan menangani penyakit tersebut),” terangnya.

Kerja sama kedaruratan dengan RS Swasta yang mengampu penyakit yang tidak dapat ditangani di RS Pemerintah, akan dilakukan dengan satu RS Swasta di setiap Kecamatan.

Baca Juga:  Terkait Usulan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak, Ketua Bapemperda: Sudah Masuk Propemperda 2022

“Jadi apabila pasien di RS Pemerintah, kita juga akan siapkan satu RS swasta di setiap kecamatan agar warga tidak terlalu jauh jika harus ke RSUD atau Rumah Sakit Tipe D. Apa yang di sampaikan Komisi IV DPRD Kota Bekasi akan saya laporkan ke Plt Wali Kota Bekasi,” bebernya.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi menyayangkan sejumlah polemik yang terjadi di tengah masyarakat karena perubahan kebijakan yang terjadi baru-baru ini.

Seharusnya Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Plt Wali Kota Bekasi seyogyanya berkoordinasi dengan pihaknya terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan.

“Hari ini bersama mitra kerja, Komisi IV DPRD Kota Bekasi memanggil Dinas Kesehatan, RSUD, BPJS Kesehatan, Disdukcapil dan Sekda agar mendapat informasi dan data yang benar terkait kebijakan LKM NIK,” kata Sardi.

Selanjutnya pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini seluruh dinas dan instansi terkait seperti; Dinas Kesehatan, RSUD, Disdukcapil dan BPJS Kesehatan agar membantu kepengurusan menjadi peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga Kota Bekasi yang tidak memiliki BPJS.

Baca Juga:  Reny Hendrawati Dicopot Jadi Staf Ahli, Kadistaru Junaedi Rangkap Jabatan Plh Sekda Kota Bekasi

“Saya akan tunggu keputusan yang akan diambil Plt Wali Kota Bekasi. Dan pelayanan pasien dengan LKM-NIK dapat terlayani dengan maksimal. Jadi 275 ribu jiwa kepersertaan akan kita percepat untuk mengurus BPJS PBI yang ditanggung APBD Kota Bekasi,” tutupnya. (Mar)

Berita Terkait

Insiden Pemukulan Oknum ASN Distaru Kota Bekasi Terhadap Satpol PP Berujung Damai
Eks Petinju Tanpa Sebab Tampar ASN Satpol PP Bertubuh Mungil
KPU Kota Bekasi Baru Terima 4 dari 26 Kebutuhan Logistik untuk Pileg dan Pilpres 2024
BPBD Prediksi Potensi Curah Hujan di Kota Bekasi Terjadi Sampai April 2024
Balon Gas HGN 2023 Meledak, Delapan Guru di Bekasi Alami Luka Bakar
Gasak Satu Motor dan Dua Handphone, Begal Merajalela di Mustikajaya Bekasi
Terkait Jualan Pigura Wali Kota Bekasi, Humas Pemkot Bilang Begini
Tiga Ratusan Toko Kosmetik Penjual Tramadol dan Hexymer milik ‘AMS’ di Bekasi Tak Tersentuh Aparat
Berita ini 247 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 28 November 2023 - 17:33 WIB

Insiden Pemukulan Oknum ASN Distaru Kota Bekasi Terhadap Satpol PP Berujung Damai

Selasa, 28 November 2023 - 17:21 WIB

Ini Dia Enam Program Unggulan PPP Kota Bekasi

Selasa, 28 November 2023 - 12:34 WIB

Eks Petinju Tanpa Sebab Tampar ASN Satpol PP Bertubuh Mungil

Minggu, 26 November 2023 - 15:29 WIB

BPBD Prediksi Potensi Curah Hujan di Kota Bekasi Terjadi Sampai April 2024

Sabtu, 25 November 2023 - 16:28 WIB

Balon Gas HGN 2023 Meledak, Delapan Guru di Bekasi Alami Luka Bakar

Sabtu, 25 November 2023 - 15:48 WIB

Gasak Satu Motor dan Dua Handphone, Begal Merajalela di Mustikajaya Bekasi

Jumat, 24 November 2023 - 20:40 WIB

Terkait Jualan Pigura Wali Kota Bekasi, Humas Pemkot Bilang Begini

Jumat, 24 November 2023 - 12:18 WIB

Raih ‘Golden Ticket’ DPP Golkar, Ade Puspitasari Calon Wali Kota Bekasi 2024

Berita Terbaru

Enam program unggulan PPP Kota Bekasi.

Politik

Ini Dia Enam Program Unggulan PPP Kota Bekasi

Selasa, 28 Nov 2023 - 17:21 WIB