KOTA BEKASI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi mencatat hanya 49 orang Caleg Terpilih 2024 yang menyerahkan bukti pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPU hingga batas akhir tanggal 5 Agustus 2024 pukul 24.00 WIB.
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi Eli Ratnasari mengatakan, sebanyak 49 Caleg terpilih yang di antaranya telah melaporkan laporan LHKPN-nya ke KPU Kota Bekasi.
“49 Caleg Terpilih sudah memperoleh Tanda Terima bukti pelaporan LHKPN dari KPK dan sudah memberikannya ke KPU Kota Bekasi. Sedangkan seorang dewan terpilih lainnya belum menyerahkan bukti pelaporan LHKPN ke KPU Kota Bekasi, karena masih menunggu verifikasi dari KPK. Namun, diperbolehkan meskipun belum ada tanda terima,” ucap Eli saat dihubungi rakyatbekasi.com, Selasa (06/08/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Eli menyatakan, jadwal pelantikan Caleg DPRD Kota Bekasi terpilih periode 2024 – 2029 pelaksanaan akan berlangsung pada tanggal 26 Agustus 2024 mendatang.
Namun demikian, mengenai kepastian pelaksanaannya belum ada keterangan lanjutan secara surat resmi.
Related Posts:
Menurutnya, bagi Caleg DPRD Kota Bekasi terpilih, harus menyampaikan LHKPN sesuai dengan Pasal 52 PKPU Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
Bilamana mengacu pada peraturan yang mengikat, Caleg DPRD Kota Bekasi terpilih yang tidak menyampaikan tanda terima pelaporan LHKPN, maka namanya tidak masuk dalam penyampaian nama calon terpilih.
“Bagi Caleg DPRD Kota Bekasi terpilih yang belum menyampaikan tanda terima pelaporan LHKPN, diharap segera melengkapinya,” tutupnya.
Sebagai informasi, berikut bunyi pasal 52 PKPU Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
Pasal 52 ayat (1) “Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara,”.
Kemudian ayat (2) menyebutkan “Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu ) Hari sebelum pelantikan.”
Terakhir ayat (3) menyebut, “Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.”
