Aliansi Ormas Dukung Lelang Bus Transpatriot Demi Selamatkan APBD Kota Bekasi

​Poin Utama:

• ​Dukungan Efisiensi: Aliansi Ormas dan LSM Kota Bekasi mendukung lelang bus Transpatriot sebagai langkah rasional menyelamatkan keuangan daerah.
• ​Kondisi Aset: Puluhan armada diketahui telah mangkrak (tidak beroperasi) selama kurang lebih dua tahun sehingga menjadi beban penyusutan.
• ​Syarat Mutlak: Proses lelang oleh PT Mitra Patriot (Perseroda) wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi hukum.
• ​Anti Politisasi: Publik diminta menyikapi kebijakan korporasi ini secara objektif dan tidak terjebak narasi politik yang menyesatkan.

​Polemik rencana pelelangan armada bus Transpatriot oleh PT Mitra Patriot (Perseroda) mendapat perhatian serius dari elemen masyarakat sipil.

Aliansi Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Bekasi secara resmi menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut, yang dinilai sebagai upaya konkret menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari beban aset yang tidak produktif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Mengapa Lelang Bus Transpatriot Dianggap Mendesak?

​Langkah PT Mitra Patriot untuk melelang sejumlah armada bus dinilai sebagai keputusan bisnis yang logis dan mendesak.

Ketua Aliansi Ormas Kota Bekasi, Deni Muhamad Ali, menyoroti fakta di lapangan bahwa puluhan unit bus tersebut sudah tidak beroperasi alias mangkrak selama hampir dua tahun.

Kondisi ini menyebabkan beban ganda bagi keuangan daerah, yakni biaya perawatan aset diam dan penyusutan nilai barang (depresiasi).

​”Kondisi armada yang tidak produktif justru berpotensi membebani keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah efisiensi yang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Deni Muhamad Ali kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com saat memberikan keterangan pers di Kota Bekasi, Rabu (14/01/2026).

​Deni menekankan bahwa mempertahankan aset yang rusak dan tidak bergerak hanya akan menjadi benalu bagi neraca keuangan perusahaan daerah (BUMD). Dengan melelang aset tersebut, potensi kerugian negara akibat penurunan nilai aset dapat diminimalisir.

​Bagaimana Menyikapi Isu Politisasi Kebijakan Ini?

​Di tengah bergulirnya wacana lelang, muncul berbagai narasi yang dinilai tendensius. Menyikapi hal tersebut, Deni meminta masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk melihat kebijakan direksi PT Mitra Patriot secara objektif sebagai aksi korporasi, bukan komoditas politik.

Ia mewanti-wanti agar narasi kebencian tidak digunakan untuk menyerang kebijakan yang sifatnya administratif dan ekonomis ini.

​”Setiap kebijakan publik harus disikapi secara rasional dan objektif, bukan dengan narasi yang menyesatkan atau bermuatan kepentingan tertentu,” tegas pria yang akrab disapa Bang Deni ini.

​Menurutnya, langkah Direktur Utama PT Mitra Patriot sudah terukur demi kesehatan perusahaan. Mengaitkan upaya penyehatan manajemen transportasi publik dengan isu politik praktis dinilai hanya akan menghambat kemajuan tata kelola Pemkot Bekasi.

​Apa Syarat Transparansi yang Harus Dipenuhi?

​Kendati memberikan dukungan penuh terhadap efisiensi aset, Aliansi Ormas dan LSM Kota Bekasi memberikan catatan tebal (disclaimer) kepada pihak penyelenggara lelang. Deni mendesak agar seluruh tahapan pelelangan wajib mematuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG).

​Berikut adalah tuntutan transparansi yang diajukan Aliansi Ormas:

• ​Proses lelang harus terbuka untuk umum dan dapat diakses informasinya oleh publik.
• ​Mekanisme perizinan harus sah dan sesuai dengan aturan lelang aset daerah.
• ​Hasil pelelangan harus dipastikan kembali untuk penyehatan manajemen transportasi dan kepentingan masyarakat.

​Pihaknya memastikan akan mengawal ketat proses tersebut agar tidak terjadi penyelewengan. “Yang terpenting adalah kepentingan masyarakat dan keberlangsungan keuangan daerah. Selama kebijakan ini dilakukan sesuai aturan, maka patut didukung,” pungkasnya.

​Dukungan dari elemen masyarakat ini diharapkan dapat mendorong penyelesaian masalah aset Transpatriot secara profesional tanpa gaduh politik, sehingga layanan transportasi publik di Kota Bekasi dapat segera dibenahi.

​Punya informasi terkait pelayanan publik atau aset Pemkot Bekasi yang terbengkalai di lingkungan Anda? Laporkan segera ke Redaksi RakyatBekasi.Com melalui saluran pengaduan kami.