DPRD Desak Pemkot Bangun Universitas Negeri di Kota Bekasi

​Poin Utama:

• ​Sorotan: Kota Bekasi dinilai tertinggal karena belum memiliki Perguruan Tinggi Negeri (PTN) meski APBD mencapai hampir Rp7 triliun.
• ​Dampak: Ribuan lulusan SMA/SMK terpaksa merantau ke Jakarta, Depok, Bogor, hingga Jawa Timur untuk kuliah di kampus negeri.
• ​Solusi Lahan: DPRD mengusulkan penggunaan lahan Fasos Fasum di area Summarecon Bekasi atau konversi kampus swasta.
• ​Komitmen: Isu pendidikan ini akan dibawa ke sidang parlemen untuk memastikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau.

​Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, menyoroti fakta ironis terkait ketiadaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah berjuluk Kota Patriot ini.

Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai fantastis mencapai hampir Rp7 triliun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Mengapa Ketiadaan Universitas Negeri Menjadi Sorotan?

​Absennya kampus negeri di Kota Bekasi dinilai sebagai kemunduran besar bagi daerah penyangga Jakarta yang berstatus metropolitan.

Kondisi ini memaksa ribuan pelajar lulusan SMA asal Bekasi harus “merantau” ke wilayah tetangga seperti Jakarta, Depok, Bogor, bahkan hingga ke Jawa Timur demi mengenyam pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau di kampus negeri.

​”Masa sekelas Kota Bekasi yang APBD-nya hampir Rp7 triliun tidak punya universitas negeri? Kita malu dibandingkan kota-kota lain yang lebih kecil dari kita tapi sudah punya universitas negeri,” kata Sarwin Edi Saputra kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com usai menggelar reses di RW 004, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Jumat (13/02/2026).

​Politisi dari Fraksi Golkar ini menegaskan bahwa kapasitas fiskal Kota Bekasi seharusnya mampu menopang berdirinya sebuah PTN.

Ketiadaan fasilitas ini dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran daerah yang digelontorkan setiap tahunnya.

​Di Mana Lokasi Strategis untuk Pembangunan Kampus Negeri?

​Menanggapi kendala ketersediaan lahan yang sering menjadi alasan klasik eksekutif, Sarwin menawarkan solusi konkret.

Ia mendorong Pemkot Bekasi untuk memanfaatkan aset lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang belum tergarap secara maksimal dari pihak pengembang.

​Sarwin memetakan dua opsi lokasi strategis yang dinilai potensial untuk pembangunan kampus negeri:

• ​Kawasan Sekitar Gedung DPRD: Memanfaatkan lahan atau bangunan yang bisa dialihfungsikan.
• ​Kawasan Summarecon Bekasi: Memprioritaskan lahan fasos-fasum di area pengembangan kota mandiri tersebut.

​”Dulu pernah ada wacana kampus swasta dirubah jadi negeri, itu bisa strategis. Lahan di Summarecon juga bisa dipakai, lahan fasos-fasumnya bisa diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat Bekasi,” paparnya.

​Sarwin berkomitmen untuk terus mengawal isu krusial ini dalam sidang-sidang parlemen mendatang.

Tujuannya adalah memastikan warga Kota Bekasi mendapatkan hak akses pendidikan tinggi yang layak tanpa harus mengeluarkan biaya ekstra untuk hidup di luar daerah.

​Dorongan dari legislatif ini diharapkan menjadi pemantik bagi Pemkot Bekasi untuk segera merealisasikan pembangunan universitas negeri, demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

​Apakah Anda setuju Kota Bekasi harus segera memiliki Universitas Negeri sendiri? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar atau mention kami di media sosial @RakyatBekasi.