DPRD Minta Pemkot Bekasi Kerja Keras Kejar Serapan Pembangunan 2025

Ketua DPRD Sardi Efendi menyoroti realisasi fisik yang masih jauh dari target dan mendesak eksekutif segera mengambil langkah percepatan sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.

KOTA BEKASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi memberikan peringatan keras kepada jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terkait rendahnya serapan anggaran dan realisasi fisik pembangunan untuk tahun 2025.

Dengan capaian yang dinilai masih jauh di bawah target, legislatif mendesak eksekutif untuk bekerja lebih serius di sisa waktu yang ada.

Kritik tajam ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPRD mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bekasi Tahun 2026, Kamis (13/11/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Sardi menyoroti bahwa realisasi fisik pembangunan di tingkat kota masih sangat minim, padahal tahun anggaran 2025 akan segera berakhir.

​”Serapan Anggaran Tahun 2025 masih sangat jauh dari target, di mana angka capaiannya masih di bawah 60 persen. Mudah-mudahan hari ini 64 persen lebih barang kali,” ucap Sardi dalam pidatonya.

Desakan Percepatan kepada Eksekutif

Atas dasar temuan tersebut, Sardi merekomendasikan agar Pemkot Bekasi segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan percepatan.

Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi agar dinas-dinas teknis yang memiliki serapan rendah segera dievaluasi dan didorong.

​”Tadi saya sampaikan ke Pak Plh Wali Kota agar dinas yang serapannya rendah dikoordinasikan mulai hari ini,” tegasnya.

​DPRD secara kelembagaan meminta Pemkot Bekasi untuk menunjukkan keseriusan penuh dalam mengeksekusi kegiatan yang telah direncanakan.

​”Oleh karena itu, DPRD meminta Pemerintah Kota Bekasi untuk bekerja lebih keras dan lebih serius dalam melaksanakan kegiatan yang telah dilaksanakan,” imbuh Sardi.

Ia menekankan bahwa percepatan ini krusial untuk menjawab target realisasi pembangunan yang hasil-hasilnya sudah dinantikan oleh masyarakat.

“Sehingga dapat tercapai sebelum Tahun Anggaran 2025 berakhir atau tutup buku,” katanya.

Sorotan Komisi 2 pada Dinas Teknis

​Peringatan dari Ketua DPRD ini sejalan dengan temuan spesifik dari Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Pada bulan Oktober lalu, Komisi 2 telah memanggil dua dinas teknis yang dianggap sebagai kunci pembangunan infrastruktur.

​Dua dinas tersebut adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) serta Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan). Keduanya dipanggil untuk rapat kerja evaluasi terkait minimnya realisasi fisik.

Capaian Rendah DBMSDA dan Disperkimtan

​Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, memaparkan data capaian yang mengkhawatirkan dari kedua dinas tersebut per akhir Oktober 2025.

​”Kita mengundang dua dinas teknis dalam rangka melihat progres sejauh mana di dua bulan terakhir ini,” ucap Evi saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025) lalu.

​Menurut Evi, realisasi di kedua dinas vital itu bahkan tidak mencapai 50 persen.

​”Memang rata-rata masih di bawah 50 persen. Untuk Dinas Perkimtan sendiri itu sekitar 43 persen, dan DBMSDA itu 29,9 persen atau 30 persen,” ungkapnya.

Upaya Kejar Tayang di Sisa Waktu

Menghadapi situasi ini, Komisi 2 telah memberikan arahan dan stimulan kepada DBMSDA dan Disperkimtan agar melakukan percepatan pembangunan di sisa waktu anggaran 2025 yang sangat sempit.

​”Artinya progres 2 bulan terakhir ini harus bisa berhasil. Kita juga minta secara khusus identifikasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin selesai,” jelas Evi.

​Evi menambahkan, pihaknya akan membentuk semacam meja aduan (help desk) atau crisis center untuk memantau progres secara intensif dan menindaklanjuti aduan masyarakat dengan lebih cepat.

​”Kita minta dua bulan ini bisa maksimal. Ini kita akan nanti tentukan satu meja untuk desk lah ya, agar bisa ditindaklanjuti dengan segera,” pungkasnya.

​Pemkot Bekasi kini dituntut berpacu dengan waktu untuk membuktikan kinerjanya dalam merealisasikan proyek-proyek yang telah dianggarkan dan dinantikan oleh publik.