Pilkada Kota Bekasi hampir dapat dipastikan dimenangkan oleh pasangan Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe setelah rekapitulasi di seluruh kecamatan yang ada di wilayah setempat.
Hal ini tentunya harus disambut dengan persiapan terkait keberlangsungan Kota Bekasi. Saat ini, Kota Bekasi dipimpin oleh seorang Penjabat Walikota (PJ), Raden Gani Muhamad, yang notabene sebagai pengganti kepemimpinan sementara.
Jika melihat APBD Kota Bekasi tahun 2025, maka yang merencanakan adalah PJ Walikota. Dan hal ini harus dijalankan oleh Walikota terpilih nantinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, kesinambungan pembangunan harus berjalan, dan untuk memastikan jalannya pemerintahan dengan baik, PJ Walikota Bekasi disarankan untuk berkomunikasi dengan Walikota terpilih jika akan melakukan mutasi atau rotasi jabatan aparatur di pemerintahan Kota Bekasi.
“Jadi harus ada komunikasi yang baik jika menginginkan ke depan jalannya pemerintahan akan tetap lancar. APBD kan sedang dalam proses penganggarannya, tentunya oleh PJ dan DPRD. Hasilnya juga harus dijalankan oleh Walikota terpilih. Karena itu, saya berharap ada komunikasi yang baik antara PJ dan Walikota serta Wakil Walikota terpilih jika akan melakukan rotasi atau mutasi pejabat. Seperti halnya di pusat, ketika Pak Jokowi akan diteruskan kepemimpinannya oleh Pak Prabowo Subianto,” kata Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan.
Dirinya menambahkan bahwa sebagai pejabat sementara yang salah satu tugasnya memastikan agar pemerintahan tetap berjalan sembari menunggu pejabat definitif, PJ diharapkan tidak mengesampingkan komunikasi dengan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
“Sebagai ASN, saya yakin PJ Kota Bekasi Raden Gani netral. Saat ini Pilkada sudah selesai, saatnya merajut komunikasi demi Kota Bekasi. Terlebih ini menyangkut pembangunan ke depan,” terangnya.
Nuryadi Darmawan mendesak agar jalannya pemerintahan ke depan berjalan dengan baik, maka perlu dirumuskan dengan Walikota terpilih. Hal ini supaya tidak lagi dilakukan mutasi atau rotasi pada saat ada Walikota definitif.
“Bayangkan jika Walikota baru nanti begitu menjabat langsung mutasi lagi, ini kan tidak kondusif. Jadi saya sarankan agar jika akan dilakukan mutasi maka berkomunikasi dengan Walikota terpilih. Sehingga ke depan mutasi atau rotasi hanya dilakukan pada jabatan kosong saja,” tambahnya.
Senada dengan Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, pengamat kebijakan publik Adi Siregar dari The Urban Institut menilai bahwa tidak ada salahnya PJ Walikota membina hubungan baik dengan Walikota terpilih. Hal ini untuk kondusifitas pemerintahan ke depannya.
“Harus dijalin komunikasi yang baik, agar nanti jalannya pemerintahan juga menyejukkan ASN. Jangan sampai ada persepsi jika ada sekat antara ASN yang dilantik PJ dengan ASN yang nantinya dilantik Walikota terpilih. Saya berharap ini bisa dipahami oleh PJ dan juga Walikota terpilih ke depan, mau siapapun Walikotanya,” ungkapnya.
