Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi mengklaim tetap bekerja dengan Profesional dan mengedepankan Integritas sebagai penyelenggara Pilkada Kota Bekasi 2024 November mendatang.
Meskipun salah seorang kontestan Pilkada Kota Bekasi, yakni Nurul Sumarheni merupakan eks Ketua KPU Kota Bekasi periode 2018 – 2023.
“Ya KPU Kota Bekasi akan dalam menjalankan tahapan Pilkada, akan selalu memegang prinsip tahapan salah satunya Profesional, Berintegritas dan Independensi,” ucap Ketua KPU Kota Bekasi Ali Syaifa saat dihubungi RakyatBekasi.com melalui keterangannya, Rabu (11/09/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kendati sebagai mantan penyelenggara, kata Ali, saat ini KPU Kota Bekasi sudah tidak ada hubungan apapun baik personal maupun keorganisasian terhadap Nurul Sumarheni.
Ali bahkan memastikan bahwa pihaknya tidak akan membedakan cakupan pelayanannya dengan kontestan lainnya.
“Jadi saat ini, kami sudah tidak ada hubungan Organisasi ataupun dukungan khusus dengan salah satu paslon dan kalau ada Paslon statusnya murni sebagai masyarakat biasa sebagai kontestan juga. Utamanya, integritas tetap harus dijaga,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, KPU Kota Bekasi menjamin tetap akan mengedepankan unsur Independensi dan Profesionalitas seluruh Lembaga Badan Adhoc di tingkat PPK dan PPS sebagai penyelenggara Pilkada Kota Bekasi 2024 November mendatang.
Jaminan tersebut ditegaskan Ali mengingat eks Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni periode 2018 – 2023 yang kini menjadi kontestan Pilkada berpasangan dengan Uu Saeful Mikdar.
“Ya harapan kami, PPK dan PPS di KPU beserta Kesekretariatan tetap bekerja secara profesional, tetap independen. Karena kita adalah lembaga independen, tentu kerja – kerja kita adalah kerja yang harus profesional dan juga harus netral,” ucap Komisioner KPU Kota Bekasi Bidang Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih, Hubungan Antar Lembaga, dan SDM/Sosparmas Afif Fauzi kepada rakyatbekasi.com, dikutip Selasa (03/09/2024).
Netralitas dan integritas Lembaga Badan Adhoc, kata Afif, tentunya sangat diharapkan agar memberikan keadilan yang sama terhadap pada kandidat Bakal Calon Kepala Daerah yang hendak berkontestasi.
“Netral itu penting terhadap para kandidat, tentu bisa memberikan keadilan terhadap kontestasi Pilkada 2024 ini. Kami meminta pentingnya menjaga integritas dan netralitas agar pelaksanaan Pilkada mendatang berjalan baik dan professional,” jelasnya.
Terlebih, Lembaga Badan Adhoc PPK dan PPS untuk Pilkada Serentak 2024 mendatang, sekira 90 persen lebih petugasnya merupakan wajah-wajah baru.
Walau demikian, tidak menutup kemungkinan dari sekian PPK dan PPS yang kini menjabat ada yang mengenal sosok Nurul Sumarheni yang kini menjadi kader Partai Nasdem.
“Memang 90 persen lebih ini kan muka baru semua, baik PPK maupun PPS. Mungkin ada PPK dan PPS yang mengenal beliau, sehingga harapan kami mereka tidak berdampak,” sambungnya.
Pada kesempatan ini Afif mengimbau peran serta masyarakat bilamana mengetahui adanya keterlibatan PPK dan PPS yang memihak ataupun fatsun dukung mendukung terhadap salah satu paslon untuk jangan ragu – ragu melaporkan kepada pihak berwajib.
“Bisa dilaporkan melalui pengawasan melekat di Bawaslu maupun Panwascam ataupun PKD apabila ada keterlibatan ataupun dukung mendukung PPK dan PPS terhadap para Bacalon,” paparnya.
