Kenyang Pengalaman, PPP Ogah Larut Kontroversi Sistem Pemilu 2024

- Jurnalis

Jumat, 6 Januari 2023 - 20:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono saat berpidato dalam Harlah PPP ke-50 di Kantor DPP PPP, Jalan Pangeran Dipenogoro, Jakarta Pusat, Kamis (05/01/2023).

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono saat berpidato dalam Harlah PPP ke-50 di Kantor DPP PPP, Jalan Pangeran Dipenogoro, Jakarta Pusat, Kamis (05/01/2023).

Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono ogah larut dalam kontroversi soal wacana penerapan sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai dalam Pemilu 2024. Sebab, PPP mengeklaim sudah kenyang pengalaman dengan sistem apa pun ketika mengikuti pemilu.
“Bagi PPP terbuka atau tertutup itu kami sudah memiliki pengalaman. Jadi pemilu secara terbuka juga sudah pernah, tertutup juga sudah pernah,” kata Mardiono, Jum’at (06/01/2023).
Mardiono memaklumi proses politik yang digencarkan sejumlah pihak agar sistem proporsional tertutup bisa diterapkan dalam pemilu. Salah satunya dengan mengajukan uji materi terhadap pasal dalam Undang-Undang (UU) Pemilu yang mengatur sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kemudian nanti kita lihat perjuangan teman-teman. Tentu ini ada yang menghendaki untuk tertutup. Ada juga yang menghendaki terbuka. Ya ini tentu dalam proses politik. Tetapi kemudian di MK itu adalah proses hukum dan ini ada di ruang yang berbeda,” jelasnya.
“Proses hukum itu harus dihormati oleh kita semua,” kata Mardiono menambahkan. Senada dengan Mardiono, Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP, Zarkasih Nur juga enggan terlarut dalam kontroversi sistem proporsional terbuka atau tertutup dalam perhelatan Pemilu 2024 mendatang. Sebab, strategi PPP dalam proses pemenangan di Pemilu 2024 menjadi arus utama guna mencapai tujuan partai agar menempatkan kadernya sebanyak mungkin di Senayan. “Ada yang tanya, Pak Zarkasih mau terbuka atau tertutup. Kalau saya, mau buka-tutup sama aja asal gambarnya Ka’bah, selesai. Sebab kita berpolitik dan terlibat itu tujuan kita ibadah,” ungkap Zarkasih singkat.

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gerindra Tumbangkan PDIP di Survei Elektabilitas Parpol IPO 2026
Survei IPO 2026: Surya Paloh Ungguli Prabowo dan Megawati
Taktik Bobby Nasution: Sekda Provsu HKBP Hanya Jabat 3 Bulan
Aksi Gubernur Sumut Bobby Nasution Berkantor di Nias Dikritik, Pemborosan APBD?
Siap-Siap! Dapil DPRD Kota Bekasi Berpotensi Berubah di Pemilu Legislatif 2029
Sekjend PKS Lantik DPP Gema Keadilan 2026-2031, Fokus Rebut Suara Pemuda di Pemilu 2029
Sikat Koruptor dan Kawal MBG, Gerindra Kota Bekasi Dukung Penuh Langkah Presiden Prabowo
Usut Korupsi MBG, PDIP Desak BGN Buka Data Keterlibatan Kader
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:41 WIB

Gerindra Tumbangkan PDIP di Survei Elektabilitas Parpol IPO 2026

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:17 WIB

Survei IPO 2026: Surya Paloh Ungguli Prabowo dan Megawati

Senin, 3 Agustus 2026 - 13:56 WIB

Taktik Bobby Nasution: Sekda Provsu HKBP Hanya Jabat 3 Bulan

Jumat, 31 Juli 2026 - 16:30 WIB

Aksi Gubernur Sumut Bobby Nasution Berkantor di Nias Dikritik, Pemborosan APBD?

Selasa, 28 Juli 2026 - 09:53 WIB

Siap-Siap! Dapil DPRD Kota Bekasi Berpotensi Berubah di Pemilu Legislatif 2029

Berita Terbaru

Mendagri Tito Karnavian mengancam akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal mengendalikan inflasi, Selasa (24/01/2023). (Foto: Puspen Kemendagri)

Nasional

Tiga Skema Mendagri Amankan Gaji PPPK, Pemda Dilarang PHK!

Selasa, 11 Agu 2026 - 20:53 WIB

Petugas saat melakukan verifikasi faktual kelayakan hunian dan legalitas tanah warga calon penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di salah satu kawasan permukiman padat penduduk. Pendataan ketat dilakukan agar bantuan tepat sasaran. (Ilustrasi)

Bekasi

Bedah Rumah BSPS: 909 Hunian di Kota Bekasi Lolos Verifikasi

Selasa, 11 Agu 2026 - 17:01 WIB

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x