Komisi 4 DPRD Kota Bekasi meminta Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025, agar proses penerimaan siswa baru berjalan optimal dan efektif.
Pelaksanaan Pra Pendaftaran SPMB akan berlangsung selama satu bulan, dimulai 13 Mei hingga 13 Juni 2025, sehingga sosialisasi yang maksimal dinilai krusial untuk memastikan informasi sampai ke masyarakat secara luas.
Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, menekankan bahwa sosialisasi SPMB harus dilakukan secara luas dan terstruktur, agar tidak ada warga yang mengalami kesulitan dalam memahami sistem pendaftaran sekolah.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Minggu ini adalah masa sosialisasi. Kami meminta Dinas Pendidikan untuk lebih proaktif dan masif, memastikan informasi benar-benar tersampaikan ke masyarakat,” ujarnya dalam keterangannya kepada RakyatBekasi.com, Jumat (09/05/2025).
Wildan juga berharap seluruh stakeholder, termasuk pejabat pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan, turut berperan aktif dalam sosialisasi ini.
“Kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi dengan struktur pemerintahan yang ada, mulai dari camat, lurah, RT, dan RW. Jangan sampai ada kasus pemangku wilayah tidak memahami SPMB,” tambahnya.
Selain meminta peran aktif dari jajaran Dinas Pendidikan, Komisi 4 juga mendorong Sekretaris Daerah (Sekda) beserta jajarannya untuk memastikan bahwa camat dan lurah memiliki pemahaman yang baik tentang proses SPMB.
“Kami berharap Sekda dan jajaran eksekutif memastikan bahwa camat dan lurah memahami prosedur SPMB, sehingga mereka bisa mensosialisasikan dengan benar kepada RT dan RW, serta memastikan informasi sampai ke masyarakat,” jelas Wildan.
Komisi 4 DPRD Kota Bekasi berharap bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara Dinas Pendidikan dan jajaran pemerintahan daerah, informasi terkait SPMB 2025 dapat tersampaikan dengan baik, sehingga proses pendaftaran berjalan lancar dan tidak menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua calon siswa.
DPRD juga memastikan bahwa jika ditemukan kendala dalam sosialisasi, mereka akan terus mengawasi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di tingkat eksekutif.
