KOTA BEKASI – Komisi II DPRD Kota Bekasi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pasar Baru Jatiasih, Kamis (06/06/2024) lalu.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim mengatakan pihaknya menemukan adanya 51 bangunan ilegal saat sidak.
Puluhan bangunan tersebut dianggap ilegal karena pembangunannya di luar kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT Mukti Sarana Abadi selaku pengelola pasar dan Pemerintah Kota Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita datang ke sana melihat langsung bersama rekan-rekan komisi dan kita melihat ada 51 bangunan itu. Sekarang sudah tidak beraktivitas pembangunannya,” kata Arif usai sidak di Pasar Baru Jatiasih, Kamis (06/06/2024) lalu.
Arif mengatakan, saat ini tidak terlihat adanya aktivitas di dalam gedung pasar Jatiasih. Dia juga memastikan kembali legalitas bangunan kepada pihak pengelola dengan menunjukkan surat-surat perizinan.
Pihaknya memberikan waktu selama 7 hari kerja, kata dia, untuk menyiapkan seluruh dokumennya kepada Komisi 1 dan akan dipelajari. Setelah dipelajari akan diundang seluruhnya ke Komisi 1 untuk dirapatkan bersama.
“Kata PT. MSA, 51 bangunan (kios ilegal) yang dibangun sedang dalam proses. Kita akan lihat dokumennya yang sedang diproses. Mana dulu nih yang ada, dokumen dulu yang diajukan atau bangunan dulu,” terangnya.
Sebelum benar-benar dioperasikan, PT MSA juga diminta untuk menyiapkan sarana penunjang operasional pasar. Saat ini, kata dia, sudah terlihat adanya truk sampah dan genset.
“Sekarang dalam proses dan sudah keluar 13 rekomendasi. Terkait itu semua, dari 13 rekomendasi PT MSA harus menyiapkan salah satunya truk sampah, Genset, IPAL. PT MSA harus mendaftar semuanya itu ke asuransi swasta,” ucapnya.
“Kita akan lihat dari sisi itu semuanya dan kita akan bisa memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait 51 bangunan itu. Setelah kita pelajari dan kita akan rekomendasikan kepada Pemkot Bekasi untuk bersikap terhadap persoalan itu semuanya,” tegas Arif.
Apa Kata Kepala Disdagperin Kota Bekasi
Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi Robert Siagian, memastikan penambahan kios pada areal gedung Pasar Jatiasih oleh pengelola, tanpa izin.
Menyikapi hal tersebut, Disdagperin Kota Bekasi segera melakukan evaluasi terkait adanya bangunan kios di areal gedung pasar Jatiasih dengan memanggil pihak pengelola.
“Jika hasil evaluasi terbukti menyalahi perjanjian kerja sama (PKS) maka kita akan meminta kios yang dibangun di areal depan gedung tepatnya di bawah tangga itu dibongkar,” ungkap Robert kepada rakyatbekasi, Selasa (21/05/2024).
Diketahui bahwa tim Subkor Disdagperin Kota Bekasi telah diterjunkan untuk melihat langsung kondisi bangunan pasar Jatiasih, setelah santer mendapat sorotan media, adanya dugaan kios siluman, yang dituding bermain mata dengan dinas.
“Saya pastikan tidak ada dinas atau UPTD kongkalikong terkait penambahan bangunan kios oleh pengelola. Bangunan kios itu murni tanpa ada pemberitahuan kepada dinas,” tegas Robert.
Dia pun mengingatkan pengelola pasar Jatiasih, agar kembali ke perjanjian kerja sama yang telah disepakati, meskipun pemerintah telah memberi pengelolaan penuh kepada PT MSA setelah pelaksanaan revitalisasi selesai.
Namun demikian dia mengingatkan jika pemberian hak penuh untuk mengelola Pasar Jatiasih itu, tetap diikat dengan perjanjian kerja sama atas bangunan.
“Perjanjian kerja sama itu tertulis, jadi tidak bisa serta merta merubah, apa lagi menambah bangunan tanpa izin ke Pemerintah Kota Bekasi. Apa yang dilakukan pengelola Pasar Jatiasih membangun kios tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah suatu kesalahan,”papar Robert.
Pasalnya, jelas dia, dari awal sejak pengelolaan diserahkan ke PT Mukti Sarana Abadi, sudah disepakati terkait jumlah kios, bentuk bangunan seperti apa dan lainnya. Seharus pihak yang ditunjuk untuk mengelola jika ingin merubah atau menambah hal itu merasa dibutuhkan harusnya disampaikan ke dinas.
