Kompensasi PAD Nunggak Rp4,8 Miliar, Vendor Tunggu Aksi Wali Kota Bekasi Bersih-bersih Pasar Jatiasih

Vendor Keluhkan Belum Ada Pembayaran, Minta Pemkot Tinjau Ulang Kontrak PT MSA

Sejumlah vendor proyek di Pasar Jatiasih, Kota Bekasi, melayangkan tuntutan kepada Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, agar bersikap tegas terhadap pihak pengelola, PT Mukti Sarana Abadi (MSA).

Mereka mengklaim hingga kini belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai mereka laksanakan.

Salah satu perwakilan vendor, Paskah Ria, menyampaikan bahwa pihaknya bersama vendor lainnya telah diterima langsung oleh Wali Kota Bekasi untuk menyuarakan keluhan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami sudah bertemu Pak Tri di kantornya. Kami ceritakan secara detail, termasuk mempertanyakan mengapa hak pengelolaan pasar masih diberikan kepada PT MSA, sementara banyak kewajiban terhadap kami yang belum diselesaikan,” ungkap Paskah kepada awak media, Senin (30/6/2025).

Wali Kota Akan Panggil Manajemen PT MSA untuk Klarifikasi

Menurut Paskah, dalam pertemuan tersebut, Tri Adhianto menyatakan bahwa kerja sama yang dilakukan Pemkot Bekasi secara resmi hanya dilakukan dengan pihak PT MSA, bukan dengan para vendor secara langsung.

Namun demikian, Paskah mengapresiasi respons Wali Kota yang berjanji akan segera menindaklanjuti hal ini dengan langkah konkret.

“Pak Tri menyampaikan bahwa beliau akan memanggil Direktur Utama PT MSA untuk meminta klarifikasi langsung terkait tunggakan kewajiban, termasuk kompensasi PAD ke Pemkot sebesar Rp4,8 Miliar dan pembayaran kepada vendor,” ujarnya.

Related Posts:

• 

  Vendor PT MSA Desak Wali Kota Bekasi Cabut Hak…

• 

  Ancam Ambil Paksa Barang di Pasar Jatiasih, Vendor…

• 

  Mediasi Sengketa Pasar Jatiasih dengan Vendor, Pj…

• 

  Edan! Kios Ilegal dan Vendor Belum Kelar, PT MSA…

• 

  Miliaran Tunggakan Kompensasi PAD Pasar Kota Bekasi…

• 

  Soal Hutang Kompensasi Pasar Jatiasih, Komisi III:…

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya mendesak Pemkot Bekasi agar mengambil sikap tegas terhadap pengelola Pasar Jatiasih apabila terbukti tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya, termasuk mencabut hak pengelolaan pasar tersebut.

“Kami harap Pemkot tidak ragu untuk mencabut hak kelola jika PT MSA terbukti lalai. Karena ini bukan hanya soal hak kami, tapi juga soal pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya menjadi hak masyarakat,” tegasnya.

Transparansi dan Akuntabilitas Dituntut dalam Tata Kelola Aset Daerah

Kasus ini membuka diskusi lebih luas soal pentingnya transparansi pengelolaan aset daerah, terutama pasar tradisional yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Ketika hak dan kewajiban mitra pemerintah tidak dijalankan dengan baik, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh vendor, tetapi juga oleh penerimaan PAD dan pelayanan publik.

Ikuti terus perkembangan kasus pengelolaan Pasar Jatiasih dan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi hanya di RakyatBekasi.com. Suarakan dukungan Anda untuk tata kelola yang transparan dan adil demi kemajuan daerah!