Minta Masyarakat Hormati Proses Hukum, GP Ansor Dukung Wali Kota Bekasi Tri Adhianto

Gerakan Pemuda Ansor Kota Bekasi menyatakan dukungannya terhadap Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyusul spekulasi publik yang mencoba mengaitkan namanya dengan kasus dugaan korupsi pengadaan alat olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi.

Ketua GP Ansor Kota Bekasi, Hasan Muchtar, menegaskan bahwa tidak ada bukti hukum atau pernyataan resmi yang menunjukkan keterlibatan Wali Kota Bekasi dalam kasus yang sedang disidik Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Dalam keterangannya pada Senin (19/05/2025), Hasan meminta masyarakat dan semua pihak untuk menghormati proses hukum serta tidak berspekulasi tanpa bukti.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami meminta masyarakat untuk menghormati proses hukum dan tidak berspekulasi. Fakta yang ada saat ini jelas: Kejaksaan telah menetapkan tiga tersangka, dan tidak satu pun dari mereka menyebut atau mengaitkan Wali Kota Tri Adhianto,” tegas Hasan.

GP Ansor Kota Bekasi juga mengapresiasi langkah transparansi Kejaksaan Negeri Kota Bekasi serta hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi dasar penyidikan. Ia berharap kasus ini diselesaikan hingga ke akar permasalahan, tanpa ditunggangi kepentingan politik.

“Kami mendukung penuh penegakan hukum yang adil dan objektif. Namun, kami menolak segala bentuk politisasi terhadap kasus ini, terutama jika digunakan untuk menjatuhkan reputasi pejabat publik yang selama ini menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.

GP Ansor Kota Bekasi juga mengimbau masyarakat agar tetap bersikap kritis namun bijak, serta tidak mudah terprovokasi oleh opini yang belum terverifikasi.

“Tri Adhianto adalah kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Tuduhan tanpa dasar hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap proses hukum. Mari kita kawal kasus ini dengan kepala dingin dan semangat keadilan,” lanjut Hasan.

Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengaburkan fakta dengan menyebarkan narasi bias, seolah-olah kepala daerah turut terlibat dalam kasus ini.

Hal tersebut berpotensi tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga mengganggu stabilitas pembangunan serta kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Kami melihat bahwa tuduhan liar ini lebih bernuansa politis ketimbang berangkat dari fakta hukum. Ini justru bisa mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan agenda pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, GP Ansor Kota Bekasi mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda dan civil society, untuk terus bersikap bijak dan fokus pada hal yang lebih penting, yakni dukungan terhadap program prioritas pemerintah. Program ini meliputi:

• Revitalisasi fasilitas publik
• Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
• Pemberdayaan pemuda dan UMKM

GP Ansor juga menyatakan kesiapan sebagai mitra kritis dan konstruktif bagi Pemkot Bekasi dalam menjaga integritas birokrasi, sekaligus menjadi garda terdepan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Kami berdiri di garis terdepan untuk mendukung kebaikan, namun juga tidak akan tinggal diam terhadap praktik korupsi. Tetapi kami akan selalu berpijak pada fakta dan data, bukan opini dan kepentingan sesaat. Mari kita dukung kerja nyata Wali Kota Bekasi dan biarkan proses hukum berjalan tanpa tekanan politik,” tutup Hasan.