Oknum Petugas BPN Geser Patok Tanahnya, Warga Purbalingga Bakal Tempuh Jalur Hukum

- Jurnalis

Rabu, 5 Juni 2024 - 09:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengukuran ulang BPN Kabupaten Purbalingga atas Sertifikat Hak Milik nomor 465 milik Jamin Hartono di Desa Gemuruh Padamara Purbalingga.

Pengukuran ulang BPN Kabupaten Purbalingga atas Sertifikat Hak Milik nomor 465 milik Jamin Hartono di Desa Gemuruh Padamara Purbalingga.

Merasa dirugikan oleh ulah oknum petugas BPN Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Jamin Hartono (50), warga Desa Gemuruh, Kecamatan Padamara sebagai pemilik sertifikat hak milik nomor 465 berencana menempuh jalur hukum.

Kerugian yang dialami Jamin Hartono itu karena patok batas tanah nya dipindah usai pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN pada 23 Desember 2021 lalu.

Sertifikat hak milik nomor 465 atas nama Jamin Hartono itu terletak di Desa Gemuruh, Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga pada tanggal 26 Juli 1990 dengan luas tanah 5,600 m².

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada tanggal itu, petugas BPN Kabupaten Purbalingga melakukan pengukuran ulang dan menggeser patok batas tanah melewati saluran irigasi Dali yang merupakan aset kewenangan kabupaten Purbalingga.

Ironisnya lagi sisa pergeseran patok bagian depan ditepi jalan raya yang disediakan sebagai garis sempadan jalan telah digunakan oleh oknum serta disewakan pada pihak ketiga dengan nominal Rp 100 ribu/m².

Baca Juga:  Prevalensi Kasus Stunting 2021 Tercatat 24,5%, Dua dari 10 Anak di Jawa Barat Berpotensi Stunting

Diatas lahan tersebut, ada lima bangunan di dalam batas tanah berupa garis sempadan jalan yang disewakan oleh oknum pada pihak ke tiga tanpa persetujuan pemilik tanah.

Jamin Hartono yang didampingi kuasa hukum Djoko Susanto SH saat ditemui media menjelaskan ia tidak mau menanda tangani berita acara pengukuran dan tetap berpegang pada ukuran patok SHM 465 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juli 1990.

“Ya karena pergeseran patok terbaru ini berarti saya dianggap melawan hukum sebab masuk aset milik pemda Purbalingga yakni saluran irigasi beserta sempadan irigasinya,” terang Jamin Hartono.

Sementara itu, Pengamat Sungai dan Kebijakan Publik Eddy Wahono sangat menyesalkan langkah pengukuran BPN Kabupaten Purbalingga tersebut.

“Ini berdampak pada penyerobotan tanah berupa irigasi dan sempadannya yang merupakan aset Pemda Purbalingga pasal 385 KUHP, serta peran oknum yang menyewakan pada pihak ketiga tanpa ijin pemilik (PERPU nomor 50 Tahun 1961),” beber Eddy Wahono.

Menurutnya, PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, memiliki beberapa kewajiban yang diatur dalam pasal 42 antara lain menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya, dan mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam pemanfaatan ruang.

“Saya menduga permasalahan sejenis banyak terjadi di Kabupaten Purbalingga dan wilayah Kabupaten lainnya,” tutupnya.

Berita Terkait

Lewat Satgas Bentukan Jokowi, Pemberantasan Judi Online akan Lebih Komprehensif dan Terintegrasi
Sambangi Kota Bekasi, Menko PMK Launching Pengukuran Intervensi Serentak dalam Pencegahan Stunting Nasional
Usai Bertemu Presiden Jokowi, Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT
AJI, PWI hingga IJTI Turun Aksi Desak DPR Tolak RUU Penyiaran
Biaya Kuliah Naik Tinggi, Megawati Sentil Nadiem Makarim dan Sri Mulyani
Soroti Kenaikan UKT, Megawati Pusing Semua Serba Mahal di era Jokowi
Elon Musk Pidato Sepuluh Menit, Presiden Jokowi Buka KTT World Water Forum Pagi Ini
355 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sejak 2010, ICW: Akibat Ongkos Politik Mahal
Berita ini 106 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 16 Juni 2024 - 00:37 WIB

Lewat Satgas Bentukan Jokowi, Pemberantasan Judi Online akan Lebih Komprehensif dan Terintegrasi

Rabu, 5 Juni 2024 - 09:29 WIB

Oknum Petugas BPN Geser Patok Tanahnya, Warga Purbalingga Bakal Tempuh Jalur Hukum

Senin, 3 Juni 2024 - 13:04 WIB

Sambangi Kota Bekasi, Menko PMK Launching Pengukuran Intervensi Serentak dalam Pencegahan Stunting Nasional

Senin, 27 Mei 2024 - 19:06 WIB

Usai Bertemu Presiden Jokowi, Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT

Senin, 27 Mei 2024 - 10:12 WIB

AJI, PWI hingga IJTI Turun Aksi Desak DPR Tolak RUU Penyiaran

Sabtu, 25 Mei 2024 - 17:51 WIB

Biaya Kuliah Naik Tinggi, Megawati Sentil Nadiem Makarim dan Sri Mulyani

Jumat, 24 Mei 2024 - 20:21 WIB

Soroti Kenaikan UKT, Megawati Pusing Semua Serba Mahal di era Jokowi

Senin, 20 Mei 2024 - 08:48 WIB

Elon Musk Pidato Sepuluh Menit, Presiden Jokowi Buka KTT World Water Forum Pagi Ini

Berita Terbaru