Organda Minta Disubsidi Pemerintah seperti Operasional Biskita Trans Bekasi Patriot

Organda (Organisasi Angkutan Darat) Kota Bekasi meminta kepedulian Pemerintah Daerah untuk memperhatikan Operasional Angkutan Kota (Angkot) di Kota Bekasi dengan beroperasinya Biskita Trans Bekasi Patriot.

Rabu (02/10/2024) kemarin, Puluhan pengurus dan sopir Angkutan K11 Jurusan Bantargebang-Terminal Bekasi bersama Organda Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa dengan menggeruduk Gedung DPRD Kota Bekasi mempersoalkan operasional Biskita Trans Patriot Bekasi atau Bus Buy The Service (BTS) yang hingga kini belum dikenakan tarif angkutan alias gratis.

“Saya berharap ada kepedulian keberpihakan Pemerintah dan DPRD Kota Bekasi terhadap nasib para pengemudi dan pengusaha Angkot di Kota Bekasi. Karena, sekarang ini kami merasa diperlakukan tidak adil, kenapa? BTS bisa disubsidi. kenapa Angkot tidak disubsidi,” ucap Ketua Organda Kota Bekasi Indra Hermawan saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, selepas Organda beraudiensi dengan Pimpinan DPRD Kota Bekasi untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut, Kamis (03/10/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bila berbicara soal operasional, kata Indra, maka bicara juga tentang ‘Jas Merah’ atau ‘jangan melupakan sejarah’. Karena, sebelum adanya Kota Bekasi, lebih dulu dulu ada Angkutan Kota, ketimbang Pemerintah Kota Bekasi.

“Kenapa yang sekarang kita sebagai perintis pengembangan perekonomian Kota Bekasi, Angkutan Kota ini malah ditinggalkan. Biskita dengan subsidinya miliaran per tahun, kenapa kita engga dapat (subsidi)? coba (angkot) disubsidi,” cetusnya

“Langkah-langkah yang kami harapkan itu, kita sudah sering meminta kepada Dinas Perhubungan. Tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan,” sambungnya.

Terlebih, kata dia, meski Operasional Bus Biskita Trans Bekasi Patriot masa gratisnya selama 6 bulan sudah berakhir. Namun ternyata, hingga kini Operasional Bus tersebut masih saja digratiskan.

“Sebenarnya kesepakatan dengan kita, Waktu awal launching (BisKita) hanya memberlakukan 6 Bulan gratis. Untuk menetapkan gratis, seharusnya selama 6 bulan itu sudah ada evaluasi berapa tarif yang akan ditetapkan,” katanya.

“Nyatanya, sudah berjalan 8 bulan masih belum bertarif, itulah kenapa teman-teman K-11 dan K-25 merasa diperlakukan tidak adil, tidak diberikan hak keadilan. Karena BTS yang AC gratis, mau engga mau penumpang ya cari yang gratis. Dan disitu kan disubsidi gratisnya, Sedangkan angkot harus berjuang dengan keringat sendiri,” sesalnya.

Kehadiran Biskita Trans Bekasi Patriot, kata Indra, sejatinya tidak dipermasalahkan oleh para awak angkot dengan catatan ada cara dan opsi terbaik yang diterapkan secara kebijakan antara Pemerintah Daerah bersama para pengurus Angkutan Kota.

Sebab, kehadiran Biskita yang bernotabene disokong dana operasional Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dinilainya sangat berdampak pada ekonomi pengurus Angkutan Kota.

“Pendapatan yang biasanya Rp 120 ribu sebelum ada Biskita, Itu sekarang kita itu cuman dapat Rp 40 ribu. Lebih dari 50% itu berdampak, belum lagi ada yang sewa secara Angkot. Terus janji-janji daripada Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan Rerouting (Perubahan Jalur Angkutan) K-11 tidak pernah terjadi. Karena, SK-nya sama Bapak Kadis belum diturunkan juga sampai saat ini,” paparnya