Mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Soni Sumarsono, menyatakan bahwa rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bekasi yang digelar pada 27 November 2024 lalu lebih disebabkan oleh kejenuhan masyarakat ditambah kurangnya peran aktif Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, dituding hanya sibuk mengurus mutasi pegawai.
Soni, yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) Jakarta, menambahkan beberapa penyebab lain dari rendahnya partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah lunturnya kepercayaan pemilih terhadap pemilu akibat Pilpres dan Pileg Februari 2024 lalu, yang diwarnai oleh kurang terjaganya netralitas aparat dalam Pemilu.
Angka partisipasi Pilkada di Kota Bekasi hanya mencapai 55,05 persen, dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 73 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bekasi ini menunjukkan adanya kejenuhan di kalangan masyarakat. Selain itu, Pemkot Bekasi tidak berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat. Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, lebih sibuk mengurus mutasi pegawai daripada mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya,” ujar Mas Soni sapaan akrabnya saat diwawancarai oleh RakyatBekasi.com, Minggu (08/12/2024).
Mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara dan Selatan ini juga menyoroti bahwa pemilih sudah luntur kepercayaannya terhadap pemilu karena fenomena kurang terjaganya netralitas aparat dalam Pilpres dan Pileg Februari 2024 lalu.
“Fenomena viralnya diksi ‘Partai Coklat’ dan campur tangan penguasa membuat Pilkada tak lagi demokratis. Hal ini membuat calon pemilih muak dan enggan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya,” tambah alumni GmnI ini.
Menurut Mas Soni yang dua kali menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta ini, rendahnya angka partisipasi ini perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak, terutama KPU dan Pemkot Bekasi, untuk mencari solusi agar partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang dapat meningkat.
“Kita perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan mencari cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” pungkasnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
