Pegawai TKK Pemkot Bekasi Jadi Ketua Relawan, Pj Gani Berani Beri Sanksi?

KOTA BEKASI – Menuju perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, beberapa Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pemkot Kota Bekasi dihadapkan persoalan sulit.Bagaimana tidak, sejumlah pegawai TKK secara terang-terangan menjadi salah satu Ketua Relawan Bakal Calon Wali Kota Bekasi tahun 2024.[irp posts=”11211″ ]Seperti Dinal Saputra salah satu TKK dinas DBMSDA yang sekarang menjadi Ketua Relawan Bersama Tri Adhianto (Samatri) Kota Bekasi. Tak hanya Dinal, Asisten Manajer zona II Perumda Tirta Patriot Hasanudin juga diketahui menjadi Ketua Komunitas Ngopi Bro yang sama-sama kita ketahui berafiliasi ke Mas Bro.Ada pula Agus Ariyanto pegawai TKK yang bekerja di salah satu Kecamatan di Kota Bekasi, sekarang sudah menjadi Ketua Relawan M2 Bangkit.Dan terbaru, Sarifudin Engkam yang sekarang menjadi Koordinator Relawan Bang Heri Koswara (Brengkos).Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad mengatakan bahwa dirinya tidak akan segan memberikan sanksi kepada pegawai honorer ataupun Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Pemkot Bekasi apabila tidak dapat menjaga netralitas diri dalam pelaksanaan kontestasi Pilkada 2024 pada 27 November mendatang.[irp posts=”11207″ ]Pernyataan tersebut disampaikannya, sebagai bentuk langkah mitigasi Pemerintah Daerah. Selain, mengingatkan pentingnya netralitas diri kepada pegawai Non ASN. Meski, pegawai berstatus ASN juga sudah berulang kali diingatkan.

“Saya kenakan sanksi nanti, termasuk (pegawai berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, bilamana tidak netral),” ucap Pj Gani saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com melalui keterangan resminya, dikutip Minggu (02/06/2024).

Menurut Pj Gani, pihaknya kerap kali mengingatkan kepada seluruh Pegawai Pemkot Bekasi. Agar tidak terkotak-kotakan dalam memihak salah satu paslon dalam pelaksanaan Pilkada. Karena, pilihan pribadi atas paslon yang berlaga, kata dia, semestinya dapat diberikan hak dan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nanti.

“Kita dalam setiap kesempatan baik apel maupun pertemuan, baik itu Rakor atau Rapim, selalu kita ingatkan kepada seluruh ASN untuk netral. Jangan berpihak kepada salah satu paslon, karena dampaknya akan siginifikan untuk Kota Bekasi, kalau ASN kita terkotak-kotak,” jelasnya.