Pemkot Bekasi Siapkan Solusi di Tengah Masifnya Penertiban Bangunan Liar

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus melakukan penertiban bangunan liar (Bangli) di sepanjang bantaran sungai.

Namun, Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menegaskan bahwa pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan solusi bagi pelaku usaha yang terdampak.

Dalam pidatonya saat Apel Pagi di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Senin (26/05/2025), Abdul Harris Bobihoe menginstruksikan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DiskopUKM) untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna membantu pelaku usaha yang terdampak penertiban.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami terus melakukan penertiban Bangli di sepanjang bantaran kali. Ini memang melelahkan, tetapi perlu dilakukan demi menjaga tata kota, mengurangi risiko banjir, dan memanfaatkan lahan secara optimal,” ujar Harris Bobihoe.

Namun demikian, ia juga menyadari bahwa banyak pelaku usaha kecil dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak akibat penertiban ini.

Oleh karena itu, Bang Harris sapaan karibnya, meminta DiskopUKM untuk segera menyusun program tindak lanjut bagi mereka.

Sebagai bagian dari solusi, kata dia, Pemkot Bekasi akan melakukan pendataan ulang terhadap pelaku usaha yang terdampak.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga akan memetakan potensi relokasi usaha ke tempat yang lebih aman dan legal.

“Kami ingin memastikan bahwa para pelaku usaha tetap bisa menjalankan bisnis mereka. Oleh karena itu, kami akan memfasilitasi bantuan usaha, baik dalam bentuk permodalan melalui BPRS maupun pelatihan usaha,” tutur Bang Harris.

Menurutnya, Pemkot Bekasi tidak hanya fokus pada penertiban Bangli, tetapi juga berupaya memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang terdampak.

Bang Harris juga menegaskan bahwa pemerintah ingin dikenal bukan hanya sebagai pihak yang menertibkan, tetapi juga sebagai pemerintah yang mampu memberikan solusi konkret.

“Kami ingin ke depan, Pemkot Bekasi tidak hanya dikenal sebagai pemerintah yang hanya bisa menertibkan, tetapi juga sebagai pemerintah yang memberikan solusi nyata bagi masyarakat setelah penertiban dilakukan,” paparnya.