Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono dan Abdul Harris Bobihoe (Ridho), menilai bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) kemungkinan besar akan menolak dalil permohonan yang diajukan oleh Paslon Nomor Urut 1, Heri Koswara dan Sholihin, terkait Pilkada Kota Bekasi 2024.
Hal ini disampaikan karena syarat hukum formil gugatan dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
“Kami menghargai dan menghormati proses hukum, namun kami juga memiliki dalil dan argumentasi bahwa MK seharusnya tidak menyidangkan atau memproses gugatan tersebut,” Wakil Ketua Tim Pemenangan Paslon Ridho, Nicodemus Godjang saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com melalui keterangan, Minggu (12/01/2024).
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Nico, sejarah hukum formil tidak memiliki dasar yang kuat untuk melanjutkan sidang karena selisih suara yang sudah di ambang batas.
Sidang kedua sengketa Pilkada Kota Bekasi akan diselenggarakan oleh MK pada tanggal 17 Januari mendatang, setelah sebelumnya sidang perdana berlangsung pada Rabu, 8 Januari, dengan agenda pemeriksaan pendahuluan permohonan dari para pemohon.
Nico menyatakan bahwa dasar hukum formil gugatan tersebut tidak memenuhi unsur yang diperlukan, sehingga menurutnya sangat memungkinkan MK akan menolak dalil permohonan gugatan yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 1 ke Hakim MK.
“Saya berpikir bahwa MK akan menolak gugatan tersebut karena tidak memenuhi syarat dan banyaknya laporan yang harus dipilah oleh MK. Menurutnya, syarat formil gugatan tidak masuk akal dan tidak memenuhi ketentuan hukum,” tuturnya.
Selain itu, kata dia, jika Paslon Nomor Urut 1 mendalilkan gugatan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK, hal tersebut juga tidak masuk akal karena sudah pada ambang batas 0,5 persen.
Nico menjelaskan bahwa tidak pernah ada laporan mengenai pelanggaran hasil Pilkada ke Bawaslu terkait Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM).
Nico menambahkan bahwa yang digugat adalah penyelenggara KPU dan Bawaslu, sementara intervensi dilakukan oleh Paslon.
MK akan memanggil Bawaslu dan KPU untuk mempertanyakan apakah dalil yang disampaikan oleh Paslon Nomor Urut 1 pernah dilaporkan ke Bawaslu, dan jika tidak, maka gugatan tersebut tidak akan diproses.
Atas dasar itu, politikus PDI Perjuangan ini memastikan bahwa MK tidak akan melakukan judicial review atas dalil gugatan yang diajukan oleh Paslon Nomor Urut 1.
“Saya sangat meyakini bahwa pada sidang kedua nanti, MK akan menolak gugatan tersebut karena tidak ada alasan untuk menerimanya, terutama mengingat ada lebih dari 300 daerah yang melakukan gugatan, sehingga waktu yang tersedia tidak akan cukup untuk memproses semuanya,” pungkasnya.
Berikut materi permohonan gugatan yang dilayangkan Tim Hukum Heri-Sholihin:
