Diduga Gelapkan Dana Zakat, Demonstran Tuntut Ketua Baznas Kota Bekasi Mundur

- Jurnalis

Kamis, 19 Mei 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Rakyat Melawan (Perawan) menggelar aksi demonstrasi menuntut transparansi pengelolaan dana zakat Baznas di depan Pemkot Bekasi Jalan A Yani Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Rabu (18/05/2022).

Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Rakyat Melawan (Perawan) menggelar aksi demonstrasi menuntut transparansi pengelolaan dana zakat Baznas di depan Pemkot Bekasi Jalan A Yani Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Rabu (18/05/2022).

BEKASI SELATAN – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Rakyat Melawan (Perawan) menggelar aksi demonstrasi di depan Pemkot Bekasi Jalan A Yani Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Rabu (18/5).

Dalam aksi tersebut, para demonstran menuntut tranparansi zakat profesi pada kategori ASN dan non ASN di tahun 2020, 2021 dan 2022.

Selanjutnya massa aksi juga menuntut tranparansi daftar penyaluran zakat dalam kategori apapun di tahun 2020, 2021 dan 2022.

“Kategori orang yang mendapatkan zakat seperti apa. Bongkar indikasi pemaksaan pembayaran zakat yang ada di lingkungan Kota Bekasi. Pengelolaan dana zakat harus transparan dan akuntabel,” ujar Koordinator Aksi Eggy dalam orasinya, Rabu (18/05/2022).

Tak hanya itu, dalam orasinya Eggy juga menuntut Ketua BAZNAS Kota Bekasi untuk mundur dari jabatannya, karena diduga tidak becus dalam mengemban amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sesuai SK Baznas tahun 2021 terkait Zakat Profesi, terang Eggy, seseorang dikenakan kewajiban membayar zakat profesi jika nilai kekayaan atau pendapatan pribadinya selama satu tahun senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp 79.738.415.

Baca Juga:  Guru Ngaji Deprok di Lantai Baznas Kota Bekasi, Ketua Komisi II: "Ini Pengelolaan Yang Gagal"

Jika pendapatannya di bawah jumlah tersebut di atas, maka hukumnya adalah tidak wajib.

“Dalam kasus ini, telah ditemukan pengakuan dari sejumlah Non ASN, telah terjadi pungutan paksa atau sepihak dengan pemotongan gaji dalam penarikan zakat profesi oleh baznas kota bekasi,” beber Eggy seusai aksi kepada Rakyat Bekasi, Rabu (18/05).

Padahal dengan adanya pemotongan gaji pegawai setiap bulannya oleh Baznas, kata dia, tidak sesuai dengan pernyataan Ismail Hasyim pada 2019 silam yang menyatakan bahwasannya ASN dan Non ASN Kota Bekasi yang beragama Non Muslim itu TIDAK BOLEH Dikenakan penarikan Zakat Profesi.

Dalam kasus potong gaji secara sepihak ini, lanjutnya, juga dialami oleh pegawai yang beragama non muslim.

Potong gaji secara paksa oleh Baznas Kota Bekasi tersebut bahkan dialaminya sebanyak tiga kali tanpa sepengetahuannya.

Baca Juga:  Pelayanan Baznas Kota Bekasi Tak Manusiawi, Ketua Komisi IV: Miris

Adapun modusnya, terang Eggy, pemotongan tersebut tidak tercantum di slip gaji ASN maupun non ASN tersebut.
“Pemotongan gaji secara paksa namun tidak tercatat di slip gaji tersebut, dapat diduga kuat indikasi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Oknum Baznas Kota Bekasi,” ucapnya.

Mirisnya, tingkat kemiskinan di Kota Bekasi berdasarkan data tahun 2020, berjumlah 134 ribu jiwa.

Jika memang pengalokasian zakat tersebut sesuai kepada golongan-golongan yang berhak menerima, kata Eggy, maka bisa dipastikan tingkat kemiskinan di Kota Bekasi menurun drastis.

Jika transparansi pengelolaan dana zakat Baznas Kota Bekasi tidak juga dilakukan, Eggy mengaku bahwa pihaknya bakal melaporkan dugaan kuat korupsi pemotongan paksa dana zakat Baznas Kota Bekasi kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Sebagai informasi, perkiraan pehitungan pegawai non ASN non muslim sebesar 30%, maka 13.800 pegawai non ASN x 30%= 4.140 pegawai non ASN non muslim. Lalu 4.140 x Rp75.000 potongan paksa = Rp.310.000.0000 / bulan

“Lantas dikemanakan pemungutan uang zakat tersebut? dan sampai saat ini tidak ada data valid terkait pengembalian uang zakat bagi non muslim tersebut,” tutupnya geram. (mar)

Berita Terkait

DBMSDA Habiskan Rp4,5 Miliar untuk 28 Titik Sumur Resapan di Kota Bekasi
Bea Cukai Bekasi Musnahkan 4.163.812 Batang Rokok Ilegal Bernilai Rp5 Miliar
Dinkes: Sepanjang 2023 ada 753 Kasus HIV/Aids di Kota Bekasi
Stagnansi Kejaksaan Negeri Bekasi, BMB: Kejari Alergi Ikan Kakap dan Teri
Tak Lama Lagi KPU Kota Bekasi Bakal Rekrut KPPS, Intip Syarat dan Honornya
Demonstran Kembali Geruduk Kejari Bekasi, Integritas Kejaksaan Dipertanyakan
Insiden Pemukulan Oknum ASN Distaru Kota Bekasi Terhadap Satpol PP Berujung Damai
Eks Petinju Tanpa Sebab Tampar ASN Satpol PP Bertubuh Mungil
Berita ini 355 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 4 Desember 2023 - 17:10 WIB

Pasca Firli Tersangka, KPK dan Polri Sepakat Lanjutkan Kerjasama Pemberantasan Korupsi

Senin, 4 Desember 2023 - 09:23 WIB

Pertamina, Shell, BP-AKR dan Vivo Kompak Turunkan Harga BBM per 1 Desember 2023, Simak Daftarnya

Senin, 27 November 2023 - 10:09 WIB

Bahas Kerja Prioritas Komisi Antirasuah, Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango Kumpulkan Pimpinan

Senin, 27 November 2023 - 09:40 WIB

Terkait Mundurnya Penerapan NIK Jadi NPWP, Ini Dia Penjelasan Bos Pajak

Sabtu, 25 November 2023 - 11:04 WIB

Jokowi Resmi Nonaktifkan Firli Bahuri, Nawawi Jadi Ketua KPK Sementara

Sabtu, 25 November 2023 - 10:43 WIB

Reformasi Pasal Karet UU ITE, Keadilan Digital dalam Pencemaran Nama Baik

Selasa, 21 November 2023 - 09:47 WIB

Jaksa Agung: Jangan Sekali-kali Main Perkara atau Intervensi Pengadaan Barang dan Jasa!

Jumat, 3 November 2023 - 07:33 WIB

Presiden Jokowi Tandatangani UU ASN, PPPK Dapat Uang Pensiun Seperti PNS

Berita Terbaru

Dokumentasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri (kiri) bersama Joko Widodo (Jokowi) yang saat berstatus calon Presiden nomor urut 01 saat kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah, Selasa (09/04/2019) silam.

Opini

Pantang Membebek, Jokowi Guncang Dunia

Rabu, 6 Des 2023 - 08:31 WIB