Diduga Lakukan ‘Money Politics’ Modus Baru, Paslon 01 Dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi

- Jurnalis

Rabu, 6 November 2024 - 21:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hosea Benjamin menunjukan bukti-bukti dugaan money politic dengan modus terbaru yang dilakukan Paslon nomor 1 Heri Koswara - Sholihin.

Hosea Benjamin menunjukan bukti-bukti dugaan money politic dengan modus terbaru yang dilakukan Paslon nomor 1 Heri Koswara - Sholihin.

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi nomor urut 1, Heri Koswara dan Sholihin dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi olehTokoh Masyarakat Kecamatan Medansatria, Hosea Benjamin dengan dugaan melakukan ‘money politics’ (politik uang) modus baru.

Money Politics ala paslon yang diusung PKS, PPP, PAN, PSI dan Hanura ini memiliki modus baru dengan kamuflase multi level marketing (MLM) yang dioperasikan melalui Media Sosial dengan akun Instagram @Bekasimajucom.

“Jadi setiap orang yang bergabung melalui platform tersebut, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp100.000, yang kemudian akan mendapatkan poin jika berhasil membawa orang lain bergabung. Poin tersebut nantinya bisa ditukarkan dengan uang Rp100.000 per poin,” kata Hosea kepada rakyatbekasi.com, Rabu (06/11/2024) sore.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Setiap satu poin, kata Hosea, bisa ditukar dengan uang senilai Rp100.000. Semakin banyak orang yang direkrut, maka semakin besar pula uang yang akan didapatkan.

“Kalau 1 orang bisa membawa 10 orang, maka si pembawa akan mendapatkan 10 poin yang setara dengan Rp1 Juta. Bahkan ada yang sudah diberikan Handphone,” papar hosea.

Pada kesempatan ini, Hosea mengingatkan Bawaslu agar tidak main-main dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, terlebih laporan terkait money politics dengan modus operandi baru.

Baca Juga:  Bawaslu Kota Bekasi Loloskan Panwascam Nilai Terendah, Ada KKN dalam Rekrutmen?

Sebagai corong dalam pengawasan pemilu yang berkeadilan dan berintegritas, kata Hosea, maka setiap pelanggaran pemilu yang dilaporkan masyarakat melalui pengawasan partisipatif, harus ditindaklanjuti dengan serius.

“Bawaslu tidak boleh berpura-pura menjadi pengawas yang buta tuli terhadap pengawasan partisipatif masyarakat. Apalagi jika laporan tersebut sudah memenuhi unsur, maka sifatnya harus ditindaklanjuti. Jangan sampai pelanggaran pidana pemilu ini merusak iklim demokrasi di Kota Bekasi dengan tutup mata dan telinga dari hasil pengawasan partisipatif masyarakat,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bawaslu Kota Bekasi Gelar Apel Siaga Kampanye Pilkada Serentak 2024
KPU Kota Bekasi Pastikan Seluruh Logistik Pilkada Rampung H-1 Pencoblosan
Konsolidasi Pilkada Serentak, Ketua Gerindra Jabar: Terus Berjuang Hingga Hari Pencoblosan
Survei Pilkada Bekasi Terbaru LKPI, Tri Adhianto – Harris Bobihoe Masih Unggul
Jelang Pemungutan Suara 27 November 2024, KPU Kota Bekasi Lantik 25.711 Anggota KPPS
285 Pendeta berbagai Denominasi Gereja Dukung Tri Adhianto jadi Wali Kota Bekasi 2024-2029
Harus sesuai dengan DPT plus 2,5 Persen, Bawaslu Awasi Pelaksanaan Sortir Lipat Surat Suara
KPU Kota Bekasi Libatkan Tiga Ratus Warga untuk Sortir Lipat Surat Suara

Berita Terkait

Jumat, 8 November 2024 - 18:30 WIB

Bawaslu Kota Bekasi Gelar Apel Siaga Kampanye Pilkada Serentak 2024

Jumat, 8 November 2024 - 16:36 WIB

KPU Kota Bekasi Pastikan Seluruh Logistik Pilkada Rampung H-1 Pencoblosan

Kamis, 7 November 2024 - 15:51 WIB

Survei Pilkada Bekasi Terbaru LKPI, Tri Adhianto – Harris Bobihoe Masih Unggul

Kamis, 7 November 2024 - 14:10 WIB

Jelang Pemungutan Suara 27 November 2024, KPU Kota Bekasi Lantik 25.711 Anggota KPPS

Kamis, 7 November 2024 - 08:38 WIB

285 Pendeta berbagai Denominasi Gereja Dukung Tri Adhianto jadi Wali Kota Bekasi 2024-2029

Berita Terbaru

error: Content is protected !!