DPRD dan Wali Kota Bekasi di-Warning, Ariyanto Hendrata: Jangan Terjerumus di Lubang yang Sama

- Jurnalis

Kamis, 31 Agustus 2023 - 09:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Partai Gelora Indonesia DPD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata.

Ketua Partai Gelora Indonesia DPD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata.

Bekasi – Setelah setahun lebih jadi pelaksana tugas, Tri Adhianto akhirnya resmi dilantik sebagai Walikota Bekasi definitif beberapa waktu lalu.

Meski menjabat sebagai Walikota Bekasi kurang dari satu bulan, harapan yang ditautkan pada sosok Tri Adhianto dapat membawa perubahan di Kota Patriot cukup besar.

Namun demikian, tak sedikit pihak yang juga mewanti-wanti Tri Adhianto sebagai Wali Kota Bekasi definitif untuk berhati-hati.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seperti Ketua Partai Gelora Indonesia DPD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata yang tegas meminta agar Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tak sembrono dalam pengambilan kebijakan.

“Meskipun sudah di ujung masa kepemimpinannya, Pak Tri harus cermat dan hati-hati,” ucap Ariyanto Hendrata.

Mantan Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi ini menyinggung soal Tri Adhianto yang sudah punya hak penuh dalam mengangkat pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi sebagai Walikota definitif.

“Kebijakan penempatan SDM strategis harus dilakukan karena kebutuhan roda organisasi dan public services, bukan semata kepentingan jangka pendek,” ungkap Caleg Partai Gelora Indonesia ini.

Tak cuma Wali Kota Bekasi, Ariyanto juga turut menyentil anggota DPRD Kota Bekasi terkait kewenangannya dalam hak budgeting yakni masalah APBD.

“Soal penyusunan APBD 2024 dan APBD perubahan 2023 misalnya, itu harus benar-benar berpedoman pada peraturan Mendagri yang berlaku,” tuturnya.

Dia juga meminta eksekutif dan legislatif Kota Bekasi benar-benar tidak terjerumus dalam lubang yang sama.

“Tidak boleh ada program yang keluar dari perencanaan yang sudah masuk dalam sistem Bapelitbangda, mereka pun (DPRD) ikut dalam penyusunan APBD, jangan masuk lubang yang sama, jangan ulangi kesalahan pimpinan terdahulu,” tegasnya.

Sosok yang pernah berseteru dengan Ahok soal sampah DKI Jakarta inipun meminta semua kebijakan strategis dilakukan dengan melalui proses kajian yang matang.

“Penandatangan kerjasama strategis misalnya, itu harus melalui kajian yang benar-benar matang, ngelotok gitu, biar apa? Biar tepat sasaran dan punya azas manfaat publik yang luas,” himbaunya.

Lebih lanjut dia meyakini bahwasanya walaupun masa kepemimpinan Walikota Bekasi hanya sesaat, tapi akan punya dampak yang besar untuk Kota Bekasi ke depannya.

“Kepemimpinan Pak Tri ini walaupun sebentar akan punya dampak strategis kedepannya karena mengesahkan kebijakan strategis Kota Bekasi,” ujarnya.

Mantan anggota DPRD Kota Bekasi 2 periode yang sarat pengalaman inipun kembali mengingatkan kepada DPRD dan Wali Kota Bekasi soal Pemilu 2024 yang sudah di depan mata.

“Apalagi tahun depan ada Pemilu, Pileg, Pilpres hingga Pilkada, semua strategis tapi sekali lagi harus hati-hati dan cermat,” pungkasnya.***


Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

​ID Pers Jurnalis CNN Dicabut Usai Tanya Kasus MBG ke Presiden Prabowo, Kebebasan Pers Dipertaruhkan
Penonaktifan vs Recall Anggota DPR: Manuver Politik atau Langkah Hukum?
Kekerasan Polisi “Police Brutality” Secara Kolektif Terhadap Demonstran
Ancaman bagi Pelaku Pelecehan Seksual Anak: Pidana Penjara Hingga 15 Tahun dan Denda Miliaran Rupiah
Membongkar Paradoks Korupsi K3: Analisis Kasus OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer
Vonis Tom Lembong dan Perdebatan Mens Rea: Benarkah Niat Jahat Belum Terbukti?
Media Sosial vs Media Tradisional: Siapa Pemenang di Era Disrupsi Informasi?
Ancaman 15 Tahun Penjara dan Denda Rp5 Miliar: Jerat Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Anak

Berita Terkait

Senin, 29 September 2025 - 15:25 WIB

​ID Pers Jurnalis CNN Dicabut Usai Tanya Kasus MBG ke Presiden Prabowo, Kebebasan Pers Dipertaruhkan

Selasa, 9 September 2025 - 11:38 WIB

Penonaktifan vs Recall Anggota DPR: Manuver Politik atau Langkah Hukum?

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 08:51 WIB

Kekerasan Polisi “Police Brutality” Secara Kolektif Terhadap Demonstran

Rabu, 27 Agustus 2025 - 14:49 WIB

Ancaman bagi Pelaku Pelecehan Seksual Anak: Pidana Penjara Hingga 15 Tahun dan Denda Miliaran Rupiah

Minggu, 24 Agustus 2025 - 11:04 WIB

Membongkar Paradoks Korupsi K3: Analisis Kasus OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca