Duduk Perkara Sengketa di Apartemen Kemang View: Penghuni Tuding Intimidasi, Pengurus Sebut Penegakan Aturan Tunggakan

- Jurnalis

Sabtu, 1 November 2025 - 16:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) apartemen tersebut, Ilvan Prasetia Nugraha (IPN).

Sekretaris Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) apartemen tersebut, Ilvan Prasetia Nugraha (IPN).

Sengketa antara penghuni dan pengurus di Apartemen Kemang View, Bekasi Selatan, memanas setelah adanya pemutusan aliran listrik sepihak. Pihak penghuni menuding adanya tindakan intimidasi oleh oknum pengurus berinisial IPN yang juga karyawan BUMN PT WIKA. Namun, pihak tertuduh memberikan klarifikasi bahwa tindakan tersebut merupakan keputusan organisasi PPPSRS untuk menindak penghuni yang menunggak kewajiban selama 6 bulan.

BEKASI – Sebuah perselisihan di Apartemen Kemang View, Bekasi Selatan, menjadi sorotan publik. Kasus ini melibatkan tuduhan intimidasi melalui pemutusan listrik terhadap seorang penghuni yang memiliki bayi, dengan tertuduh adalah sekretaris Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) apartemen tersebut, Ilvan Prasetia Nugraha (IPN), yang juga tercatat sebagai karyawan BUMN PT Wijaya Karya (WIKA).

Versi Penghuni: Pemutusan Listrik Sepihak dan Dugaan Intimidasi

​Menurut laporan yang diterima redaksi, insiden ini bermula ketika pengurus PPPSRS diduga mengambil paksa alat pemutus sirkuit listrik (MCB) dari unit milik penghuni bernama Kartika pada Rabu (16/07/2025). Akibatnya, unit apartemen tersebut gelap gulita.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Situasi menjadi lebih pelik karena di dalam unit tersebut tinggal seorang bayi berusia delapan bulan, yang harus menahan panas tanpa pendingin ruangan dan penerangan.

​”Sangat disayangkan, tidak ada hati nurani. Padahal kami sudah membayar tagihan sesuai harga dari PLN listrik curah,” ujar penghuni yang menjadi korban.

​Menurut pihak penghuni, kewenangan pemutusan aliran listrik seharusnya berada di tangan PLN atau pengembang apartemen, PT ADM, bukan di tangan pengurus PPPSRS. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Sorotan pada Status Karyawan BUMN

​Masalah ini semakin kompleks karena status IPN sebagai staf di Project Control Division PT WIKA. Hal ini memicu pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan dan etika rangkap jabatan.

​”Apakah etis seorang karyawan BUMN rangkap jabatan sebagai pengurus apartemen dan menggunakan posisinya untuk melakukan tindakan yang merugikan warga?” ungkap seorang kerabat korban.

Klarifikasi Pengurus PPPSRS: Penegakan Aturan Atas Tunggakan 6 Bulan

​Menanggapi tuduhan yang beredar, Ilvan Prasetia Nugraha (IPN) memberikan klarifikasi dan keberatan atas narasi berita yang dinilainya menyudutkan secara personal. Menurutnya, tindakan yang dilakukan bukanlah atas nama pribadi, melainkan keputusan organisasi PPPSRS.

​”Permasalahan ini muncul bukan karena pribadi saya, tapi karena organisasi PPPSRS yang menerapkan aturan hunian apartemen kepada saudari Kartika yang tidak mau membayar kewajibannya seperti IPL, listrik, dan air selama 6 bulan lamanya,” jelas Ilvan.

​Ia juga menyayangkan tidak adanya upaya konfirmasi dari media sebelum berita pertama ditayangkan. “Alangkah baiknya jangan membawa personal, tapi lebih ke organisasi, karena saya bergerak atas nama organisasi, bukan pribadi,” tegasnya.

Bantahan Soal ‘Double Job’ dan Konflik Kepentingan

​Ilvan secara tegas menolak tudingan “double job” atau rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menjelaskan bahwa perannya sebagai pengurus PPPSRS adalah kegiatan sosial dan sukarela, yang tidak bisa disamakan dengan pekerjaan profesional.

​”Saya menjawab terkait double job itu dirasa salah, karena pengurus PPPSRS adalah kegiatan sukarela atau sosial seperti RT/RW di suatu wilayah perumahan, bukan seperti yang dituduhkan,” terangnya.

Menanti Titik Terang dan Tanggapan Pihak Terkait

​Hingga berita ini diturunkan, kedua belah pihak masih bertahan pada argumennya masing-masing. Pihak pengelola Apartemen Kemang View sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai prosedur standar penanganan sengketa tunggakan kewajiban penghuni.

Laporan mengenai dugaan pelanggaran ini rencananya akan disampaikan kepada jajaran direksi PT WIKA untuk meminta klarifikasi mengenai kode etik karyawan yang aktif dalam kepengurusan lingkungan sosial seperti PPPSRS.

​Tim redaksi akan terus mengawal perkembangan kasus ini untuk mendapatkan informasi yang lebih utuh dan berimbang dari semua pihak terkait.


Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perangi Prostitusi Online, Pemkot Bekasi Perluas Pengawasan Hingga Tempat Hiburan Malam
Jawa Barat Siaga Darurat Bencana, Kota Bekasi Fokus Antisipasi Banjir Luapan Kali Bekasi
Disorot Presiden Prabowo dan Diultimatum KLHK, Kota Bekasi Kebut Evaluasi Pengelolaan Sampah Bantargebang
Rekening Koran Palsu? Wali Kota Bekasi Sidak SDN Jakasetia IV Terkait Dugaan Penyelewengan Dana BOS
Pemkot Bekasi Siap Tuntaskan Pembahasan Kenaikan UMK 2026 Sebesar 15% Sebelum Deadline
Pemkot Bekasi Buka Peluang Kenaikan UMK 2026 Sebesar 15%, Tuntutan Buruh Dibawa ke Dewan Pengupahan
Ratusan Buruh Geruduk Pemkot Bekasi, Tuntut Kejelasan Kenaikan UMK 2026 Sebesar 10-15 Persen
Jumlah SPPG Kota Bekasi Tembus 110 Unit, 30 Dapur Baru Dikebut Pembangunannya

Berita Terkait

Sabtu, 1 November 2025 - 17:11 WIB

Perangi Prostitusi Online, Pemkot Bekasi Perluas Pengawasan Hingga Tempat Hiburan Malam

Sabtu, 1 November 2025 - 17:04 WIB

Jawa Barat Siaga Darurat Bencana, Kota Bekasi Fokus Antisipasi Banjir Luapan Kali Bekasi

Sabtu, 1 November 2025 - 16:19 WIB

Duduk Perkara Sengketa di Apartemen Kemang View: Penghuni Tuding Intimidasi, Pengurus Sebut Penegakan Aturan Tunggakan

Kamis, 30 Oktober 2025 - 16:04 WIB

Rekening Koran Palsu? Wali Kota Bekasi Sidak SDN Jakasetia IV Terkait Dugaan Penyelewengan Dana BOS

Kamis, 30 Oktober 2025 - 13:53 WIB

Pemkot Bekasi Siap Tuntaskan Pembahasan Kenaikan UMK 2026 Sebesar 15% Sebelum Deadline

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca