Komisi IX DPR RI Dorong Negara Tanggung Penuh Iuran BPJS Kesehatan Warga

​Poin Utama:

• ​Target Penerima: Sekitar 216,5 juta warga (di luar pekerja formal, PNS, TNI/Polri) diusulkan mendapat BPJS gratis.
• ​Estimasi Anggaran: Dibutuhkan sekitar Rp108,8 triliun per tahun untuk menanggung iuran seluruh warga tersebut.
• ​Sumber Dana: Usulan pengalihan sisa anggaran program Makan Bergizi Gratis (estimasi sisa Rp50 triliun) ditambah anggaran PBI (Rp56 triliun).
• ​Tujuan: Mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100% dengan status kepesertaan aktif penuh tanpa tunggakan.

​Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak pemerintah untuk tidak setengah hati dalam menjamin kesehatan rakyat melalui skema pembiayaan penuh iuran BPJS Kesehatan oleh negara.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan dan jajaran direksi BPJS, Charles memaparkan bahwa anggaran negara dinilai sangat mampu untuk menggratiskan iuran bagi seluruh warga negara yang bukan pekerja penerima upah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Apakah Anggaran Negara Mampu Menanggung Iuran BPJS Seluruh Warga?

​Pemerintah dinilai memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menanggung iuran kesehatan masyarakat jika dilakukan efisiensi dan alokasi yang tepat.

Charles Honoris mengajak pemerintah keluar dari pola pikir lama dan mulai menghitung ulang potensi anggaran untuk jaminan kesehatan semesta yang sesungguhnya.

​”Bapak ibu saya ingin membuka diri untuk berdiskusi, atau berpikir tentang suatu skenario lain, skenario di mana di luar dari pekerja formal, PNS/TNI-Polri, di luar dari mereka itu seluruh peserta atau seluruh warga negara kepesertaan BPJS-nya dibiayai oleh negara. Bisa nggak? Bisa. Mampu nggak? Menurut saya mampu. Kita coba hitung,” kata Charles Honoris kepada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/02/2026).

​Berdasarkan hitungan yang dipaparkan, dari total 280 juta penduduk Indonesia, jika dikurangi kelompok pekerja formal (38 juta), PNS/TNI-Polri (20 juta), dan pensiunan (4,5 juta), maka tersisa sekitar 216,5 juta warga yang perlu ditanggung negara.

​Berikut adalah simulasi hitungannya:

• ​Jumlah Warga: 216,5 juta jiwa.
• ​Iuran per Bulan: Rp42.000.
• ​Total per Bulan: Rp9,07 triliun.
• ​Total per Tahun: Rp108,8 triliun.

​Dari Mana Sumber Dana untuk BPJS Gratis Tersebut?

​Sumber dana dapat dimaksimalkan dari optimalisasi pos anggaran lain yang memiliki sisa serapan besar, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Charles menyoroti bahwa pada tahun 2025, serapan anggaran MBG tercatat 81,6 persen. Jika pada tahun 2026 anggaran MBG sebesar Rp335 triliun terserap 85 persen, diprediksi akan ada sisa anggaran (SiLPA) sekitar 15 persen atau setara Rp50 triliun.

​”Artinya yang tidak terserap 15 persen senilai Rp50 triliun. Rp50 triliun ditambahkan Rp56 triliun yang sudah dianggarkan untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran), jadi Rp106 triliun,” jelas politikus PDI Perjuangan tersebut.

​Dengan gabungan dana tersebut, negara praktis hanya perlu menambah sedikit alokasi untuk mencapai angka kebutuhan Rp108 triliun demi menjamin 100 persen warga negara terlindungi BPJS Kesehatan.

​Mengapa Isu Iuran BPJS Gratis Ini Sangat Mendesak?

​Urgensi pembiayaan ini didasarkan pada mandat konstitusi UUD 1945 yang menjamin hak pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara. Menurut Charles, persoalan utamanya bukan sekadar kalkulasi angka, melainkan political will atau kemauan politik dari pemerintah.

Ia menegaskan tidak boleh ada lagi warga, termasuk di wilayah padat penduduk seperti Kota Bekasi, yang tertunda pengobatannya hanya karena terkendala tunggakan iuran.

​”Kalau saya mengartikan ini dengan bahwa negara bertanggung jawab atas pembiayaan jaminan kesehatan. Sehingga tidak ada lagi warga Indonesia yang kesulitan berobat. Tertunda (berobat). Berhari-hari sehingga kondisinya memburuk, bahkan mungkin kalo ditunda lagi, mohon maaf bisa meninggal dunia,” tegasnya.

​Usulan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan anggaran kesehatan ke depan.

Jaminan kesehatan yang ditanggung negara akan meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga berpenghasilan tidak tetap.

​Punya keluhan terkait layanan BPJS Kesehatan di wilayah Kota atau Kabupaten Bekasi? Silakan sampaikan laporan Anda melalui kolom komentar atau hubungi redaksi RakyatBekasi.Com untuk kami tindak lanjuti kepada pihak terkait.