KOTA BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang geram dan mengutuk keras ulah sejumlah sekolah swasta di Kota Bekasi yang tidak mengizinkan siswanya mengikuti Penilaian Tengah Semester (PTS) lantaran belum melunasi uang gedung.
Hal tersebut diketahuinya berdasarkan pengaduan yang diterimanya langsung dari masyarakat yakni; SMA Ananda dan SMK Karya Guna 1.
“Saya selaku anggota dewan mengutuk keras ulah sekolah swasta di Kota Bekasi yang tidak mengizinkan siswa ujian karena belum melunasi atau menunggak uang gedung,” kata Bang Nico sapaan akrabnya, Senin (19/09/2022).
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak lama usai menerima aduan tersebut, Bang Nico mengaku dirinya langsung mencoba menghubungi kedua sekolah tersebut agar siswa yang bersangkutan dapat menjalani PTS.
Hasilnya, pihak SMK Karya Guna 1 akhirnya membolehkan siswanya ikut ujian, sekalipun belum melunasi biaya uang gedung.
Sementara itu pihak SMA Ananda tetap bersikeras meminta siswa tersebut untuk melunasi biaya uang gedung. Akibat tak bisa melunasi, siswa dengan amat terpaksa tak bisa ujian.
Masalahnya kata Nico, saat ini siswa SMA Ananda yang tidak bisa ujian tersebut menjadi depresi. Sang siswa sudah beberapa hari terakhir memilih mengurung diri di kamar karena merasa malu tak bsa ikut PTS.
“Sekarang akibat ulah sekolah yang tidak membolehkan siswa ikut ujian, siswa ini menjadi depresi karena malu sama teman-temanya. Ini keterlaluan menurut saya dan tidak dibenarkan. Sekolah harus tanggungjawab,” kecam Nico.
Atas kejadian tersebut, Bang Nico mengaku keheranan bahwa ada sekolah di Kota Bekasi tidak memberikan izin siswanya mengikuti ujian karena perkara belum melunasi uang gedung.
Toh menurutnya para siswa sudah datang ke sekolah dengan membawa sejumlah uang untuk mencicil biaya uang gedung.
“Mereka ini bawa uang, memang benar tidak langsung hari itu dilunasi. Tapi mereka komitmen menyelesaikan bukan minta gratis,” terangnya.
Lebih lanjut Bang Nico mengaku dirinya yakin bahwa kejadian tersebut tak hanya terjadi di SMA Ananda dan SMK Karya Guna 1.
“Saya yakin banyak sekolah lainnya melakukan seperti ini dan siswa menjadi korbannya. Ini harus dihentikan saya minta kepada pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat turun tangan mengusut kasus ini,” tandasnya.
Bang Nico pun berharap, kasus semacam ini tidak lagi ditemui di Kota Bekasi. Sebab menurutnya pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa. Dan tidak bisa, pihak sekolah mencampuradukan urusan biaya pendidikan dengan kegiatan belajar mengajar siswa.
“Melarang siswa untuk ujian sama dengan melanggar hak anak untuk mendapat pendidikan. Ini pelanggaran serius dan harus diusut,” pungkasnya. (Red)
