Dugaan Gratifikasi dan Kecurangan PPDB SMA Negeri di Kota Bekasi Resmi Dilaporkan Ke Kejaksaan

- Jurnalis

Selasa, 2 Agustus 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Banyaknya kejanggalan dalam proses PPDB SMA/SMK Negeri tahun ajaran 2022 – 2023 di Kota Bekasi yang dinilai sebagian masyarakat telah mencederai asas keadilan sosial, membuat mereka geram dan secara resmi melaporkan dugaan kecurangan tersebut langsung ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Laporan setebal 6 halaman disertai dengan sebundel lampiran itu menjadi bahan pelaporan yang mereka sampaikan ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Veteran, Margajaya, Bekasi Selatan, pada Senin (01/08/2022).

Dalam laporan tersebut, hampir semua Kepala SMA Negeri beserta operator PPDB SMA/SMK Negeri Kota Bekasi tahun ajaran 2022 ditulis sebagai terlapor, ditambah dengan Kepala KCD Wilayah III dan juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan paparan serta bukti-bukti yang mereka tuangkan dalam laporan tersebut, mereka menduga para terlapor telah melakukan:

  1. Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 21 tahun 2022
  2. Pemalsuan Data/Dokumen, KUHP Pasal 263
  3. Permufakatan Jahat, KUHP Pasal 88
  4. Tindak Pidana Korupsi, UU No. 28/1999, dan
  5. Undang-Undang ITE.
Baca Juga:  LSM GMBI Distrik Bekasi Mencium Dugaan Kolusi Parpol dalam Tender Building Management DPRD Kota Bekasi 2023

Selain itu, mereka juga menduga baik Kepala Dinas Pendidikan, Kepala KCD dan Kepala Sekolah telah melakukan pembodohan dan pembohongan publik.

Salah satu barang bukti yang dilampirkan beralamatkan komplek SMA Negeri 10 Kota Bekasi.

Hal ini mereka kaitkan dengan adanya rekayasa perubahan titik koordinat sekolah yang diduga menguntungkan beberapa pihak namun merugikan pihak yang lain.

Salah satu barang bukti yang dilampirkan beralamatkan komplek SMA Negeri 10 Kota Bekasi.

Sedangkan dalam lampiran yang mereka sertakan, ada beberapa berkas PPDB dan juga salinan kartu keluarga yang menjadi dasar pelaporan mereka.

Dimana dalam berkas PPDB itu mereka menduga telah terjadi permufakatan jahat antara orang tua dan panitia PPDB untuk meloloskan siswa, yang notabene dari KK-nya jelas jaraknya dipastikan lebih dari 3 – 4 kilometer dari sekolah, namun dalam laman PPDB dicantumkan hanya berkisar 200 – 300 meter dari sekolah.

“Kami sudah menyampaikan apa yang kami temukan dalam proses PPDB ini langsung ke pejabat pendidikan Jawa Barat, namun mereka tidak merespon. Bahkan cenderung membela dan membenarkan proses tersebut walau kami sudah menunjukkan bukti-buktinya. Kami ingin mereka bertindak konsisten dengan kesepakatan yang tertuang dalam Juklak Juknis PPDB, tapi sampai batas waktu tertentu, kami tidak melihat adanya reaksi dari para pejabat tersebut. Sehingga, kami memutuskan untuk melaporkan hal ini ke aparat hukum yang berwenang dalam penyelidikan dan penyidikan. Sehingga permasalahan ini menjadi terang benderang, dan apa yang kami dugakan dan sangkakan, dapat terbukti,” ungkap salah satu pelapor, yang juga warga masyarakat Kota Bekasi.

Para pelapor yang mengatasnamakan masyarakat dan rakyat kecil itu juga dengan tegas mengatakan akan mengawal laporan mereka itu sampai masuk ke ranah penyidikan.

Baca Juga:  Ini Dia Alasan Dinkes Kota Bekasi Belum Gelar Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat untuk Nakes

“Kami siap di BAP dan open data. Tapi mereka juga harus siap dan berani open data. Kita buktikan itu nanti di persidangan. Jangan jadikan sekolah sebagai ajang transaksional dan penuh tipu muslihat. Salam Anti Korupsi,” tegas mereka. (mar)

Berita Terkait

Klaim Rekapitulasi Pilpres 2024 Rampung, Hasil Hitung Kota Bekasi di KPU Pusat Masih 52 persen
Rambu Bus Stop Sedang Dipesan, Dishub Anggarkan Rp3,6 Miliar untuk Halte BISKITA
Operasional Perdana Kamis Besok, BISKITA Trans Bekasi Patriot Gratis Selama Enam Bulan
Pemkot Luncurkan BISKITA Trans Bekasi Patriot, Moda Transportasi Terintegrasi LRT Terbaru
Bela Sarinah yang Dilecehkan Bule, Ketua GmnI Bekasi Dikeroyok Hingga Babak Belur
Belum Lihat Antusias Warga, Pj Gani Tinjau Pelaksanaan PSL di Kecamatan Rawalumbu
Diikuti Oleh 900 DPT, KPU Kota Bekasi Gelar Pemungutan Suara Lanjutan
Kemarau Panjang Picu Harga Beras di Kota Bekasi Melambung Tinggi
Berita ini 1,451 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 26 Februari 2024 - 10:48 WIB

Klaim Rekapitulasi Pilpres 2024 Rampung, Hasil Hitung Kota Bekasi di KPU Pusat Masih 52 persen

Senin, 26 Februari 2024 - 08:25 WIB

Rambu Bus Stop Sedang Dipesan, Dishub Anggarkan Rp3,6 Miliar untuk Halte BISKITA

Senin, 26 Februari 2024 - 07:22 WIB

Operasional Perdana Kamis Besok, BISKITA Trans Bekasi Patriot Gratis Selama Enam Bulan

Senin, 26 Februari 2024 - 06:53 WIB

Pemkot Luncurkan BISKITA Trans Bekasi Patriot, Moda Transportasi Terintegrasi LRT Terbaru

Sabtu, 24 Februari 2024 - 14:50 WIB

Belum Lihat Antusias Warga, Pj Gani Tinjau Pelaksanaan PSL di Kecamatan Rawalumbu

Sabtu, 24 Februari 2024 - 14:35 WIB

Diikuti Oleh 900 DPT, KPU Kota Bekasi Gelar Pemungutan Suara Lanjutan

Kamis, 22 Februari 2024 - 14:38 WIB

Kemarau Panjang Picu Harga Beras di Kota Bekasi Melambung Tinggi

Kamis, 22 Februari 2024 - 11:53 WIB

Warga DKI Jakarta Bermukim di Kota Bekasi Lebih dari Setahun Wajib Pindah Domisili

Berita Terbaru