BEKASI – Menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Bekasi menyatakan komitmennya untuk mendorong kesejahteraan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini dipandang sebagai strategi kunci untuk menekan angka pengangguran dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
Dorongan ini disuarakan secara tegas oleh Anggota DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti Mereka menekankan bahwa alokasi anggaran tahun depan harus mencerminkan keberpihakan yang nyata terhadap ekonomi kerakyatan.
Evi yang juga menjabat Ketua Fraksi PAN Pembangunan ini juga menyoroti pentingnya keberpihakan anggaran terhadap sektor UMKM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian lokal yang mampu menjaga daya tahan masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi global.
“APBD harus benar-benar mampu memberikan ruang bagi UMKM agar tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” tegas Evi dalam keterangannya, Senin (06/10/2025).
Ia menilai, dukungan tidak boleh berhenti pada bantuan seremonial, melainkan harus mencakup program konkret seperti pelatihan digitalisasi, bantuan pengemasan produk, sertifikasi halal, hingga fasilitasi akses pasar yang lebih luas.
Infrastruktur Ramah Investasi Sebagai Kunci Pendukung
Selain fokus pada UMKM, Evi juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur yang ramah investasi. Menurutnya, kedua hal ini saling berkaitan erat.
”Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas, seperti perbaikan jalan lingkungan dan akses menuju sentra-sentra produksi, sangat menentukan arah pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi,” jelasnya.
Infrastruktur yang baik, lanjutnya, tidak hanya akan membuka ruang bagi investasi baru berskala besar, tetapi juga memperlancar mobilitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM lokal.
Dorong Sinergi dan Akses Permodalan
Untuk memastikan program berjalan efektif, DPRD mendorong Pemkot Bekasi untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengatasi salah satu kendala klasik yang dihadapi UMKM, yaitu akses permodalan.
”Kami mendorong Pemkot Bekasi untuk lebih proaktif menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan, perbankan, maupun sektor swasta. Tujuannya adalah menghadirkan program pendampingan dan skema pembiayaan yang mudah diakses bagi pelaku usaha kecil,” papar Evi.
Menurutnya, sinergi ini menjadi kunci agar ekonomi kerakyatan di Kota Bekasi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki daya saing yang tinggi.
Pengingat Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Di tengah dorongan untuk meningkatkan alokasi anggaran pada sektor-sektor produktif, Evi juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
”Setiap rupiah dari APBD merupakan amanah rakyat yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Kami di DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
DPRD berharap usulan dan fokus ini dapat diakomodasi secara serius oleh tim anggaran pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2026 mendatang.
Menurut Anda, program konkret apa lagi yang dibutuhkan UMKM di Kota Bekasi agar bisa naik kelas? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
