KOTA BEKASI – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan menyesalkan sikap tergesa-gesanya Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad dalammenyerahkan hak pengelolaan Pasar Jatiasih kepada PT Mukti Sarana Abadi.
Hal itu dilontarkan Nuryadi menyusul dugaan kecurangan pembangunan kios ilegal di luar perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT Mukti Sarana Abadi atau MSA. Selain itu, kompensasi PAD serta ketentuan yang wajib diselesaikan belum rampung hingga kini.
“Kita terima informasi dugaan pembangunan kios ilegal oleh PT MSA. Ini kan jelas pelanggaran. Apalagi pembangunan kios sudah lama dilakukan, kenapa Pj Wali Kota menandatangani penyerahan pengelolaan pasar?. Ini jelas kebijakan keliru,” ujar Nuryadi, Rabu (29/05/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Persoalan lain yang harus jadi pertimbangan Pj Wali Kota, adalah kompensasi PAD yang sampai saat ini diingkari. Jelas merugikan pendapatan daerah. Lalu beberapa item yang wajib diselesaikan sebelum diterima hak pengelolaan juga tidak selesai. Ini Pj Wali Kota keblinger dalam mengambil kebijakan,” tandas Nuryadi.
Nuryadi mengaskan, DPRD tidak pernah melarang atau menghalangi laju investasi di Kota Bekasi. Namun demikian, Nuryadi mensyaratkan pihak-pihak yang berinvestasi juga harus mengikuti ketentuan dan menghormati peraturan pemerintah.
Related Posts:
“Jangan dibalik opininya bahwa kita menghambat investasi. DPRD tidak pernah melarang atau menghalang-halangi siapapun yang mau investasi di sini. Tetapi bukan berarti investasi yang membabi buta dihalalkan. Jelas kita menolak dengan tegas praktek tersebut,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, Komisi I tidak tinggal diam atas kebijakan keliru ini. Nuryadi berjanji mengevaluasi perjanjian serta memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Pj Wali Kota untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya.
“Kita panggil semua, terutama Pj Wali Kota Bekasi yang sudah sembrono menandatangani penyerahan pengelolaan Pasar Jatiasih,” kata Nuryadi dengan tegas.
“Kita curiga ada aroma intervensi dari atas (Kemendagri) sehingga Pj Wali Kota berani mempertaruhkan jabatannya ini. Kita bongkar siapa pihak di kementerian yang terlibat,” pungkasnya.
