Komisi I DPRD Kota Bekasi Gelar Ekspos LKPJ 2024 bersama Camat dan Lurah

Komisi I DPRD Kota Bekasi menggelar rapat kerja (Raker) bersama camat dan lurah se-Kota Bekasi, guna menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024.

Dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Rabu (07/05/2025), para camat dan lurah memaparkan laporan kinerja serta program yang telah dijalankan sepanjang tahun 2024.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Melalui ekspose ini, kami ingin melihat sejauh mana realisasi program pembangunan yang telah direncanakan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif dan efisien,” ujar Murfati kepada awak media.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program di tingkat wilayah, sehingga dapat diketahui mana saja kecamatan dan kelurahan yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, serta mana yang perlu ditingkatkan.

Selain sebagai bentuk pengawasan, ekspose ini juga menjadi wadah evaluasi bagi para camat dan lurah, agar mereka dapat menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga dapat dicarikan solusi bersama.

“Kami tidak hanya menilai, tetapi juga membuka ruang dialog agar pembangunan di Kota Bekasi dapat berjalan lebih baik,” tandas Murfati.

Sementara itu Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda, menambahkan bahwa dalam rapat ini, para camat dari 12 kecamatan di Kota Bekasi juga menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di wilayah masing-masing.

“Setiap kecamatan memiliki tantangan yang berbeda. Contohnya, di Bekasi Utara, masalah utama adalah kemacetan, sehingga solusinya bisa berupa pelebaran jalan atau optimalisasi jalur yang sudah ada,” ujar Rizki.

Secara garis besar, permasalahan yang dihadapi di setiap kecamatan tidak jauh berbeda, terutama terkait sarana pelayanan publik dan infrastruktur.

“Baik itu ketersediaan sarana publik maupun infrastruktur, semuanya menjadi perhatian utama dalam evaluasi ini,” imbuhnya.

Komisi I DPRD Kota Bekasi berharap agar hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah wilayah dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan, serta memastikan bahwa pelayanan publik berjalan optimal bagi masyarakat.

Dengan adanya dialog terbuka antara DPRD dan pemerintah wilayah, diharapkan solusi konkret dapat segera diterapkan, sehingga pembangunan di Kota Bekasi semakin maju dan merata.