Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi melaporkan bahwa hingga saat ini belum ada jadwal apapun terkait keputusan sela dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk petitum yang dilayangkan kepada Majelis Hakim berkaitan dengan gugatan sengketa Pilkada Kota Bekasi 2024.
Sidang terakhir KPU berlangsung pada Jumat (17/01) kemarin, dengan dalil penyampaian keterangan dari pihak penyelenggara kepemiluan terkait gugatan perkara yang dilayangkan oleh Paslon Nomor Urut 01, Heri Koswara dan Sholihin, terhadap Pilkada Kota Bekasi.
“Belum ada info lagi (berkenaan kapan sidang sengketa Pilkada Kota Bekasi akan kembali bergulir),” ucap Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Hukum dan Pengawasan, Achmad Edwin Sholihin, saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com melalui pesan singkat, Rabu (29/01/2025).
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hingga berita ini dituliskan, Redaksi RakyatBekasi.com belum mendapatkan informasi lanjutan apapun terkait kapan pelaksanaan sidang sengketa Pilkada Kota Bekasi akan berlangsung.
Apakah akan berlangsung pada bulan esok atau tidak, atau masih menunggu informasi lanjutan dari Mahkamah Konstitusi.
Sebelumnya, KPU Kota Bekasi meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak seluruh gugatan perkara yang dilayangkan oleh Paslon Nomor Urut 1, Heri Koswara dan Sholihin.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui petitum yang diajukan kepada Majelis Hakim pada saat pelaksanaan sidang sengketa Pilkada yang berlangsung.
Kuasa Hukum KPU Kota Bekasi, Asep Andryanto, mengatakan bahwa KPU Kota Bekasi sudah melaksanakan seluruh tahapan Pilkada secara profesional, netral, dan independen sejak bulan Juni 2024.
Selain itu, KPU Kota Bekasi juga telah melakukan berbagai program untuk mensosialisasikan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi.
“Atas dasar itu, termohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: dalam eksepsi mengabulkan eksepsi pemohon,” ucap Asep saat pelaksanaan sidang berlangsung, seperti dikutip melalui Kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, Sabtu (18/01/2025).
Pelaksanaan sidang tersebut dipimpin oleh Tim Panel 2 Majelis Hakim yang diikuti oleh Suhartoyo selaku Ketua Panel, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah selaku Anggota Panel.
Sidang ini merupakan tindak lanjut dari Surat Registrasi Perkara Nomor: 222/PHPU.WKO-XXIII/2025 yang dikeluarkan oleh MK pada tanggal 3 Januari 2025 secara registrasi perkara.
Surat tersebut memberikan kuasa kepada Zainudin Paru selaku Ketua Tim Hukum Paslon 01, Heri Koswara dan Sholihin, dan ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Panitera Muhidin.
“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara, menolak permohonan seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku putusan KPU Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 15.00 WIB,” jelas Asep.
KPU Kota Bekasi juga meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan perolehan suara hasil Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 yang benar atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya.
Dengan adanya ketidakpastian jadwal keputusan sela dari MK, KPU Kota Bekasi berharap agar proses sengketa Pilkada Kota Bekasi 2024 dapat segera diselesaikan dengan adil dan transparan demi kepentingan masyarakat Kota Bekasi.
